Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pasha "Ungu", Mendagri Sebut Tak Ada Larangan Pejabat Jalani Hobi

Kompas.com - 29/03/2017, 17:03 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, setiap pejabat negara tidak boleh rangkap jabatan. Namun, tidak ada larangan bagi para pejabat untuk menjalankan hobinya.

“Kalau mau jujur, sebenarnya pejabat negara tidak boleh merangkap. Sebagai direktur, sebagai komisaris, sebagai pengacara, sebagai notaris, itu enggak boleh,” kata Tjahjo di Kantor Wakil Presiden, Rabu (29/3/2017).

“Tapi, kalau dalam konteks keartisan, itu tidak ada aturannya,” lanjut dia.

Tjahjo menanggapi pertanyaan awak media terkait polemik Wakil Wali Kota Palu, Sigit Purnomo Said alias Pasha "Ungu".

Pasha bersama grup bandnya "Ungu", bertolak ke Singapura untuk menggelar konser.

Tindakan yang dilakukan Pasha tersebut, sebelumnya dikritik Ketua DPRD Kota Palu, Muhammad Iqbal Andi Magga. 

(Baca: Kritik Pasha ?Ungu?, Ketua DPRD Kota Palu Dituding Cari Popularitas)

Menurut dia, dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, diatur larangan bagi kepala daerah untuk bergabung dalam suatu usaha atau badan usaha.

Tjahjo menambahkan, dirinya berencana mengecek apakah Sigit telah melayangkan surat izin sebelumnya.

(Baca: Mendagri Ingin Cek Izin Pasha "Ungu" yang Manggung di Singapura)

Namun, ia menekankan, bahwa setiap kepala daerah berhak mengembangkan hobi sepanjang dilakukan saat hari libur.

“Setiap orang kan punya hobi, punya kesenangan. Sepanjang tidak mengganggu tugas-tugasnnya, apalagi dilaksanakan di hari libur, tidak ada masalah,” ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com