Pemeriksaan dan Penggeledahan Anggota KPK, Polri dan Kejaksaan Harus Sepengetahuan Pimpinan

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu poin nota kesepahaman yang diteken Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, dan Kejaksaan Agung adalah soal pemeriksaan menyangkut kasus hukum terhadap anggota ketiga lembaga tersebut. 

Dalam MoU itu disebutkan bahwa apabila salah satu dari tiga pihak itu memanggil personel lembaga lainnya dalam rangka pengusutan kasus hukum, diwajibkan memberitahukan terlebih dahulu kepada pimpinan lembaga dari personel tersebut.

Misalnya, apabila KPK hendak memanggil anggota polisi atau jaksa sebagai saksi, maka harus memberitahu pimpinan si anggota terlebih dahulu.

Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan, pihaknya tak mempermasalahkan hal tersebut. Menurut dia, ketetapan itu sesuai dengan undang-undang.

"Kita mengikuti sesuai dengan undang-undang saja. Justru penyempurnaan dari MoU sebelumnya," ujar Agus di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (28/3/2017).

Dalam salah satu poin juga disebutkan bahwa pemeriksaan personel salah satu pihak harus didampingi bantuan advokat dari pihak yang diperiksa. Pemeriksaan pun dilakukan di kantor pihak yang dipanggil.

Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar, aturan tersebut sudah lama bergulir dalam kesepakatan sebelumnya.

Beberapa anggota polisi pernah diperiksa dalam kaitan kasus korupsi di KPK dan didampingi oleh advikat internal.

"Karena di internal kita kemungkinan pihak tertentu yang diminta keterangan tidak paham dengan hukum yang dihadapi. Itu normal saja," kata Boy.

Pemeriksaan itu, kata Boy, dilakukan di kantor polisi. Hal tersebut justru mempermudah proses hukum karena keterbatasan waktu penyidikan.

(Baca: KPK, Polri, dan Kejagung Rancang SPDP Elektronik)

Boy mengatakan, anggota polisi punya kesibukan yang membuat tak bisa datang ke kantor KPK.

"Koordinasinya jadi pada upaya mempercepat proses pelaksanaan karena sedang bertugas, sama-sama profesi menangani korupsi, jadi sesuatu yang biasa," kata Boy.

Selain itu, dalam poin berikutnya disebutkan bahwa penggeledahan salah satu pihak yang terikat dalam MoU juga harus diberitahukan kepada pimpinan pihak tersebut.

Selama ini, KPK maupun Polri dan Kejaksaan tak pernah membuat surat pemberitahuan jika akan melakukan penggeledahan.

Hal itu dikhawatirkan memberi celah bagi pihak tersebut untuk menghilangkan barang bukti.

Namun, menurut Boy, ketiga instansi penegak hukum sepakat untuk saling memberitahu adanya penggeledahan itu karena memiliki semangat yang sama dalam pemberantasan korupsi.

"Kalau kita mikir seperti itu namanya negative thinking. Itu bisa komunikasi saja agar semua lancar, tidak ada kesalahpahaman," kata Boy.