Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Instagram Dibahas dalam Seleksi Wawancara Calon Hakim MK...

Kompas.com - 27/03/2017, 18:46 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Seleksi wawancara calon hakim konstitusi tak melulu diisi pertanyaan-pertanyaan seputar sistem hukum dan peradilan. Ada juga pertanyaan ringan seputar kehidupan pribadi calon hakim.

Salah satu anggota pansel, Ningrum Natasya Sirait misalnya, mengajukan pertanyaan mengenai penggunaan media sosial oleh hakim.

Pernyataan ini diajukan kepada Mudji Estiningsih, dalam wawancara terbuka calon hakim MK di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (27/3/2017).

"Boleh tidak seorang hakim punya media sosial seperti Instagram dan lain-lain?" tanya Ningrum.

Mudji pun menjawab dengan tegas bahwa seorang hakim tidak boleh memiliki media sosial dalam bentuk apa pun. Sebab, hakim konstitusi harus menutup diri dari lingkungan sekitarnya.

Penggunaan media sosial juga dianggap bisa menghabiskan waktu hakim yang memiliki pekerjaan relatif padat.

"Hakim sudah tidak perlu memiliki Itu. Tidak ada waktu buka Instagram," kata Mudji.

Sementara, calon hakim MK Muhammad Yamin Lubis sempat ditanya mengenai kehidupannya sebagai seorang dosen.

Profesi Yamin sebagai dosen di Universitas Sumatera Utara dinilai bertentangan dengan sifat hakim yang cendrung tertutup. Sebab, dosen harus bergaul dengan lingkungan di sekitarnya, bahkan kerap menerima hadiah dari mahasiswa.

Namun, Yamin pun memastikan bahwa ia termasuk dosen yang tidak banyak bergaul dan tidak terlalu terbuka. Ia juga mengaku tidak pernah menerima hadiah.

"Saya tidak pernah setuju (dosen menerima hadiah dari mahasiswa) dan saya mudah mudahan tidak pernah melakukan itu," ucap Yamin.

Total, ada 11 calon hakim MK yang lolos ke tahap wawancara terbuka. Nantinya, akan dipilih tiga orang calon hakim untuk diserahkan namanya ke Presiden Joko Widodo.

Satu orang akan dipilih oleh Jokowi untuk menggantikan mantan hakim MK Patrialis Akbar yang tersangkut kasus suap di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kompas TV Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat temui Presiden Joko Widodo guna membahas dinamika dalam tubuh Mahkamah Konstitusi. Pertemuan itu sekaligus untuk mencari pengganti patrialis akbar yang diberhentikan sementara dari jabatannya karena tersangkut dugaan korupsi. Pertemuan Arief Hidayat dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta untuk memberikan laporan terkait status Hakim MK Patrialis Akbar. Dari hasil pertemuan ini Majelis Kehormatan MK akan bersidang kembali untuk mendapatkan rekomendasi dan menentukan pemberhentian Patrialis secara tidak hormat jika terbukti melanggar kode etik berat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

Nasional
Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Nasional
Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Nasional
Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Nasional
Indonesia-China Sepakat Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Indonesia-China Sepakat Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Setelah Bertemu Jokowi, Menlu China Wang Yi Akan Temui Prabowo

Setelah Bertemu Jokowi, Menlu China Wang Yi Akan Temui Prabowo

Nasional
Kasus Pengemudi Fortuner Pakai Palsu Pelat TNI: Pelaku Ditangkap, Dilaporkan ke Puspom dan Bareskrim

Kasus Pengemudi Fortuner Pakai Palsu Pelat TNI: Pelaku Ditangkap, Dilaporkan ke Puspom dan Bareskrim

Nasional
Saat Eks Ajudan SYL Bongkar Pemberian Uang dalam Tas ke Firli Bahuri...

Saat Eks Ajudan SYL Bongkar Pemberian Uang dalam Tas ke Firli Bahuri...

Nasional
Menlu Retno Bertemu Menlu Wang Yi, Bahas Kerja Sama Ekonomi dan Situasi Timur Tengah

Menlu Retno Bertemu Menlu Wang Yi, Bahas Kerja Sama Ekonomi dan Situasi Timur Tengah

Nasional
Soroti Kasus 'Ferienjob', Dirjen HAM Sebut Mahasiswa yang Akan Kerja Perlu Tahu Bahaya TPPO

Soroti Kasus "Ferienjob", Dirjen HAM Sebut Mahasiswa yang Akan Kerja Perlu Tahu Bahaya TPPO

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com