Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terdakwa Akui Bicara Masalah Pajaknya dengan Dubes RI untuk Dubai

Kompas.com - 27/03/2017, 16:42 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia, R Rajamohanan Nair mengaku pernah membicarakan persoalan pajak yang ia hadapi dengan Duta Besar RI untuk Abu Dhabi, Husin Bagis.

Hal itu dikatakan Mohan saat memberikan keterangan sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (27/3/2017).

"Saya kenal dengan Beliau sudah 10 tahun lebih. Beliau selalu tanya soal ekspor Indonesia," ujar Mohan kepada jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Mohan, berbagai masalah sering didiskusikan bersama Husin. Salah satunya terkait persoalan pajak berupa tagihan pajak senilai Rp 78 miliar yang dihadapi PT EK Prima Ekspor Indonesia.

Menurut Mohan, terkait permasalahan pajak, Husin pernah menyarankan agar ia mengirim surat dan mengadukan permasalahan kepada Dirjen Pajak, Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Bahkan, Mohan juga diminta untuk mengadukan permasalahannya kepada Presiden.

Meski demikian, menurut Mohan, bantuan yang diberikan Husin hanya sebatas masukan dan arahan. Tidak ada bantuan langsung yang dilakukan oleh Husin.

"Sebenarnya pembicaraan yang detail melalui pegawai saya, Yuli," kata Mohan.

Dalam persidangan, jaksa KPK menunjukkan bukti percakapan antara Husin dan Mohan. Dalam salah satu potongan percakapan, Mohan dan Husin membicarakan penyelesaian kasus pajak PT EK Prima melalui adik ipar Presiden Joko Widodo, Arif Budi Sulistyo.

Mohan didakwa menyuap pejabat Ditjen Pajak Handang Soekarno sebesar Rp 1,9 miliar. Seusai penyerahan, keduanya ditangkap petugas KPK.

Pemberian uang tersebut diduga diberikan agar Handang selaku pejabat di Ditjen Pajak, membantu mempercepat penyelesaian permasalahan pajak yang dihadapi PT EKP.

Salah satunya adalah tunggakan pajak sebagaimana tercantum dalam surat tagihan pajak dan pertambahan nilai STP PPN tanggal 6 September 2016.

Tunggakan tersebut sebesar Rp 52,3 miliar untuk masa pajak Desember 2014, dan Rp 26,4 miliar untuk masa pajak Desember 2015.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Nasional
Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com