Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Fintech" Rentan Disalahgunakan untuk Membiayai Teroris

Kompas.com - 24/03/2017, 14:29 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pemeriksaan dan Riset Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana menilai, layanan berbasis informasi dan teknologi yang akrab disebut financial technology (fintech) masih rentan disalahgunakan.

Bukan hanya untuk tindak pidana pencucian uang, tetapi fintech juga berpotensi menjadi media transaksi untuk mendanai tindak pidana terorisme.

"(Potensi) ini sangat besar, menggunakan Bitcoin, PayPal," kata Ivan, di Hotel Aston Bogor, Jumat (24/3/2017).

Menurut Ivan, pada umumnya untuk transaksi pendanaan terorisme melalui bank nominalnya kecil. PPATK juga cukup kesulitan untuk melacak transaksi keuangan dengan menggunakan fintech yang nominalnya kecil.

Ivan mencontohkan pada kasus bom Bali. Menurut dia, per transaksi yang paling besar dilakukan terbilang tidak besar, sehingga seakan tampak wajar dengan transaksi pada umumnya.

Kendala lainnya, sistem pencatatan transaksi tidak langsung terhubung perbankan.

"Per transaksi paling besar sekitar Rp 40 juta, itu terdeteksi untuk bom Bali dan keseringan hanya kurang dari Rp 20 juta, maka dari itu sering tidak terdeteksi oleh pihak bank," kata Ivan.

(Baca juga: Polri Dalami Aliran Dana Teror dari Bahrun Naim Melalui "Fintech")

Ivan menambahkan, yayasan juga berpotensi digunakan untuk melakukan pengiriman dana kepada kelompok teroris.

"PPATK melakukan pemantauan semua transaksi yang dari negara-negara yang berpotensi melakukan pengiriman dana mencurigakan termasuk aliran dana untuk pendanaan terorisme melalui sebuah yayasan," kata dia.

Menurut Ivan, hingga saat ini PPATK baru bisa menelusuri aliran dana setelah para oknum tersebut mengakses perbankan untuk mancairkan dana yang mereka dapat dari akun fintech-nya.

Dalam rangka pengawasan terhadap transaksi mencurigakan itu, kata Ivan, PPATK sudah berkoordinasi intensif dengan kepolisian, Bank Indonesia, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Diharapkan pengungkapan kejahatan, terutama terorisme dapat dilakukan lebih efisien," kata Ivan.

Kompas TV Keberadaan Fintech saat ini dinilai begitu membantu pelanggan dan pengguna. Fintech pun semakin berkembang di masyraka. Apakah keberadaan fintech yang kian berkembang akan membunuh bisnis perbankan konvensional? Chief Risk Officer Modalku, Stefanus Warsito akan mengulik hal ini secara ekslusif
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usai Jadi Presiden Terpilih, Prabowo dan Gibran Temui Jokowi di Istana

Usai Jadi Presiden Terpilih, Prabowo dan Gibran Temui Jokowi di Istana

Nasional
AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

Nasional
Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Nasional
AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

Nasional
Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Nasional
Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Nasional
Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Nasional
Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Nasional
AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Nasional
PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

Nasional
Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com