Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 24/03/2017, 07:11 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Maruarar Sirait menegaskan, Presiden Joko Widodo bukan lah boneka partainya. Hal ini disampaikan Maruarar menjawab survei yang dirilis oleh Indobarometer.

Berdasarkan survei yang dirilis Rabu (22/3/2017) itu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo selama 2,5 tahun memimpin psebesar 66,4 persen.

Sebanyak 32 persen menyatakan belum puas kinerja pemerintah. Sebanyak 12,3 persen publik yang tak puas menilai kebijakan Jokowi hanya menguntungkan pihak tertentu. Sebanyak 9,9 persen lainnya merasa tidak puas karena menganggap Jokowi sebagai boneka PDI-P.

Namun Maruarar mengatakan, Jokowi lebih pantas disebut boneka rakyat karena hanya taat pada konstituen dan konstitusi.

“Pak Jokowi dibebaskan menjalin hubungan dengan siapa saja dan negara manapun tanpa terikat pada satu negara tertentu. Tidak ada kekuatan dominan. Keseimbangan tetap terjaga," kata Maruarar kepada Kompas.com, Kamis (23/3/2017) malam.

(Baca: Survei: 66,4 Persen Masyarakat Puas dengan Pemerintahan Jokowi)

Maruarar mengatakan, banyak contoh kebijakan yang menunjukkan Jokowi tidak bisa diintervensi oleh pihak luar. Misalnya, dalam pergantian Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Mulai dari Presiden Abdurrahman Wahid sampai ke Susilo Bambang Yudhoyono, orang nomor satu di TNI selalu dipilih secara bergiliran di antara matra yang ada.

Pada era SBY, Panglima TNI adalah Jenderal Moeldoko dari TNI Angkatan Darat. Sesuai tradisi, harusnya Panglima TNI yang dipilih Jokowi adalah dari matra Angkatan Udara.

(Baca: Dalam Survei Indo Barometer, Jokowi Masih Dianggap "Boneka" PDI-P)

Namun, Presiden Jokowi lebih mempertimbangkan kapasitas dan memilih Gatot Nurmantyo yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dari TNI AD.

"Pak Gatot bagus kepercayaan publiknya,” katanya.

Menurut Maruarar, hal yang sama juga terjadi saat Jokowi memilih Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Jokowi tidak memilih berdasarkan senioritas angkatan seperti tradisi selama ini.

Jokowi memilih berdasarkan kapasitas dan menunjuk Tito Karnavian. Sebab, Tito dianggap berprestasi selama menjabat Kepala Detasemen Khusus (Desus) 88 Antiteror, Kapolda Papua, dan Kapolda Metro Jaya.

"Kalau Pak Jokowi salah pilih, kepercayaan publik enggak akan setinggi ini," ucap Anggota Fraksi PDI-P di DPR ini.

Kompas TV Survei Tunjukan Publik Puas Dengan Pemerintahan Jokowi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Nasional
900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

Nasional
Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Nasional
KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Nasional
KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Nasional
Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com