Apa Saja yang Dibahas Kemenag dan Amnesty International?

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agama menerima sejumlah perwakilan dari Amnesty International pada Rabu (22/3/2017).

Dalam pertemuan itu, sejumlah hal dibahas, di antaranya perkembangan situasi HAM di Indonesia.

Hadir dalam pertemuan itu Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Sekretaris Jenderal Amnesty International Salil Shetty, Kepala Seksi Amnesty International Malaysia Shamini Darshni, Direktur Eksekutif Amnesty International perwakilan Indonesia Usman Hamid, dan Peneliti Amnesty International Indonesia Papang Hidayat.

"Mereka menanyakan bagaimana intensi politik yang semakin meninggi dan itu secara langsung atau tidak melibatkan isu keagamaan dan ini akan pengaruhi wajah, tidak hanya Indonesia tapi juga dunia. Juga kasus-kasus umat Syiah, Ahmadiyah, Gafatar, beberapa kelompok minoritas yang selama ini mengalami hal yang tidak semestinya," kata Lukman, di Kantor Kemenag, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta.

Sementara, Salil mengatakan, Indonesia memiliki kekuatan dengan penduduk yang heterogen di mana banyak kelompok bisa menikmati kebebasan beragama.

Menurut Salil, Indonesia masih memiliki tantangan dalam menyelesaikan kasus keagamaan seperti Ahmadiyah dan Gafatar.

"Mereka yang terusir, tanah mereka harus dikembalikan, dan bila tidak memungkinkan mereka harus diberikan alternatif dan orang yang menyerang mereka dibawa ke pengadilan," kata Salil.

Salil menilai, kasus pelanggaran HAM berbasis agama memang tidak mudah diselesaikan.

Namun, menurut dia, Kementerian Agama memiliki komitmen untuk menyelesaikan hal itu.

Dalam pertemuan, Lukman menyebutkan, Salil sempat menanyakan perkembangan rancangan Undang-undang Perlindungan Umat Beragama yang tengah digarap oleh Kemenag.

Menurut Lukman, Salil mengatakan tidak mudah untuk membuat payung hukum yang dapat mengakomodasi semua spektrum keagamaan.

"Bagaimanapun juga saya katakan Indonesia harus memiliki UU seperti ini. Karena dalam keragaman diperlukan kesamaan cara pandang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh," ujar Lukman. 

Ia berharap, Amnesty International dapat memberikan masukan kepada pemerintah untuk menangani kasus pelanggaran HAM.

"Peran Indonesia yang penting di luar level lokal, tapi juga di level internasional. Surara Indonesia penting untuk jadi penyeimbang di global terhadap suara yang menjelekkan Islam," ujar Salil.