Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Jansen Sitindaon
Ketua DPP Partai Demokrat

Ketua DPP Partai Demokrat. Dewan Pakar Jaringan Nusantata. Praktisi di bidang hukum. Menulis isu-isu hukum dan politik aktual.

Opera Sabun: Balada Rusaknya Mobil Sang Presiden...

Kompas.com - 22/03/2017, 12:15 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorLaksono Hari Wiwoho

Mengapa saya katakan opera dan ada sabunnya lagi. Jadi "berbuih-buih". Bukankah "fiksi" kalau mobil seorang presiden rusak? Mobil seorang Presiden mogok.

Kalau kemudian betul-betul mogok? Ya, tetap fiksi. Manalah mungkin ada orang percaya kalau mobil seorang presiden mogok. Itu sama saja dengan cerita presiden kelaparan atau presiden tidurnya kepanasan karena AC-nya rusak.

Adakah yang percaya? Kalau ada yang percaya, berarti pengelolaan negara ini telah rusak.

Bukankah "rusak" namanya, kalau benda mati seperti mobil yang gampang ngurusnya saja tidak bisa diurus? Terus bagaimana dong nasib kita, "manusia hidup", yang tinggal di Indonesia ini? Yang ngurusnya jelas lebih sulit dibanding sekadar mobil yang benda mati.

Untuk itulah, saya sengaja memaksa diri untuk tidak percaya hal tersebut. Apalagi mogoknya mobil presiden ini terlalu sering. Dari ban kempes ketika ke Hambalang, Bogor, lah, mogok ketika di Ponorogo menuju Magetan, yang terbaru mesin rusak ketika di Mempawah, Kalimantan Barat.

Saya anggap itu fiksi! Karena, kalau saya percaya, berarti kita telah merendahkan Presiden Jokowi sendiri. Ngurus mobil saja dia tidak mampu, apalagi ngurus bangsa yang besar ini, di mana begitu banyak manusia hidup di dalamnya. Yang berdasarkan konstitusi, dialah yang bertanggung jawab untuk mengurusnya.

Menurut saya, dari sisi mana pun, rusak atau mogoknya mobil Presiden ini harusnya tidak diberitakan, apalagi secara massif dan luas. Ditambahi suara dari juru bicara dan rumah tangga kepresiden lagi, selain akan menunjukkan ngurus mobil saja presiden tidak mampu.

Padahal, anggaran lembaga kepresidenan tiap tahunnya triliunan rupiah. Sehingga, sebenarnya kalau sekadar "uang" untuk ganti oli, servis mesin, dan ganti ban rutin ada dan tersedia untuk itu.

Diberitakannya hal sejenis ini juga akan mengancam keselamatan presiden sendiri karena menunjukkan kepada masyarakat luas, yang pasti ada saja yang tidak suka dengannya, bahwa keamanan presiden lemah dan gampang diserang.

Apakah Presiden sengaja menunjukkan "kelemahannya" ini? Kalau ya, apa alasannya?

Tentu itulah pertanyaan yang kemudian timbul. Karena, jangankan presiden, kita saja yang bukan "siapa-siapa" ini menjaga betul agar kelemahan kita tidak diketahui publik. Apalagi presiden, yang seharusnya wajib terlihat kuat, tangguh, dan sehat di hadapan rakyatnya.

Untuk itulah, negara telah menyiapkan segalanya untuk dia. Mulai dari dokter presiden, pengawal presiden, pesawat presiden, dan pasti juga "montir presiden". Atau, ada bengkel khusus untuk merawat mobil-mobil kepresidenan.

Adakah Presiden sedang mencari simpati dan dukungan dari masyarakat untuk diizinkan membeli mobil baru? Dan, jalannya adalah dengan mempertontonkan rusak dan mogoknya mobilnya ini?

Kental terasa ini yang akan terjadi. Presiden sedang membangun narasi keabsahan bahwa pembelian mobil ini sekarang sebuah keharusan.

Dia sedang menyiapkan "tameng" agar tidak dicemooh rakyat ketika nantinya betul membeli mobil baru di tengah ekonomi susah ini.

Presiden sedang memainkan "akal bulus" politik. Di satu sisi mempertontonkan mobil rusak, di sisi lain menterinya berencana mengadakan mobil baru. Namun, Presiden terus menolak pengadaan mobil tersebut. Namun ujungnya, mari kita bertaruh, akan datang mobil baru.

Saya pribadi sih senang Presiden Jokowi akan membeli mobil baru dan bahkan sangat menunggu momen ini. Alasannya, saya ingin melihat Presiden Jokowi menggunakan mobil Esemka sebagai kendaraan dinasnya.

Esemka, sebuah mobil yang sangat identik dengan dirinya. Sebuah mobil yang tidak bisa lepas dari namanya. Sebuah mobil yang saling "bersimbiosis mutualisme" dengan dirinya.

Karena Jokowi, mobil Esemka menjadi sangat terkenal. Bagi Jokowi, karena Esemka namanya ikut "terkerek" naik di hadapan publik dan berkontribusi mengantarkannya (dulu) ke kursi DKI 1.

Ketika Jokowi saat ini telah menjadi Presiden, nama Esemka tidak bisa lepas dari Jokowi. Kalau ketika menjadi Wali Kota Solo dulu, dia berani menjadikan Esemka menjadi mobil dinas, mengapa saat ini tidak? Toh ratusan Paspampres di setiap kegiatan dan kesempatan akan selalu setia mengawal dirinya selaku Presiden.

Inilah kesempatan Jokowi untuk membuktikan bahwa Esemka adalah mobil karya anak bangsa yang sangat monumental dan harus didukung negara seperti ucapannya dulu.

Jangan nanti mobil baru presiden diadakan, ujungnya tetap produk luar negeri kembali. Semacam Mercy S600 Guard versi terbaru atau BMW 760Li High Securiy atau berbagai tipe mobil berkeamanan tinggi lainnya produksi luar negeri.

Kalau ini terjadi, apa pun alasannya, baik karena mobil yang sekarang sering mogok atau alasan lainnya yang lebih masuk di akal, rakyat pasti akan menolak.

Esemka adalah jawabannya. Mari kita lihat keberanian Presiden Jokowi menjadikan Esemka "kebanggaannya" ini menjadi kendaraan dinasnya.

Sebagai Presiden, Jokowi sering memersepsikan diri sebagai presiden yang berani, selalu out of the box. Juga akan memprioritaskan menggunakan produk lokal buatan anak negeri dibanding asing. Akankah Esemka akan masuk garasi istana? Mari kita tunggu.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com