Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Server "Error", Kemendagri Pastikan Perekaman E-KTP Masih Jalan

Kompas.com - 22/03/2017, 12:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam beberapa hari terakhir, muncul sejumlah kritik atas pelayanan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP, yang disebut mengalami gangguan akibat proses penunggalan (penyatuan seluruh data rekaman).

Menanggapi hal itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan penjelasan bahwa saat ini pusat data atau data center e-KTP masih berjalan. Data center itu masih digunakan untuk melayani bermacam keperluan, seperti perekaman dan pencetakan.

Hal ini ditegaskan oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Zudan Arif Fakrulloh. Ia menjelaskan, data center masih berjalan terus dan Kemendagri tetap melayani masyarakat yang akan melakukan perekaman.

"Untuk data center perekaman masih jalan terus dan masih bisa. Setiap perekaman terus dilayani," ucap Zudan melalui pesan tertulis, di Jakarta, Selasa (21/3/2017).

Menurut Zudan, tidak ada ada yang namanya gangguan atau error pada server. Zudan mengungkapkan, permasalahan yang terjadi saat ini hanya terkait dengan penunggalan data.

"Server tidak error, masalahnya ada pada penunggalan data, untuk pencetakan tetap jalan," ujar Zudan.

Terkait dengan sistem perekaman ini, Kemendagri tetap akan melakukan proses pencetakan data perekaman e-KTP yang sudah masuk pada server.

Kemendagri pun juga telah mengatur strategi jika suatu saat ada gangguan, dengan menggunakan data dari pusat yang di-back up di Batam.

Zudan menerangkan, semua yang telah direkam oleh data center akan otomatis di-back up oleh Disaster Recovery Center yang ada di Batam.

"Kami sudah atur traffic-nya. Bila pencetakan dari data center tidak bisa, maka kami gunakan Disaster Recovery Center Batam," kata Zudan.

Sementara itu Zudan mengatakan, data yang sudah berstatus e-KTP hingga saat ini aman dan tidak ada gangguan. Saat ini yang perlu untuk dilakukan back up adalah data perekaman yang belum terkirim ke pusat.

"Data yang sudah e-KTP aman, yang perlu di-back up adalah data perekaman yang belum terkirim ke pusat," ujar Zudan.

(Ramadhani Prihatini/Kontan.co.id)
---

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul:"Kemendagri bantah server e-KTP error"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com