Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Mobil "Butut" Presiden

Kompas.com - 22/03/2017, 08:12 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kondisi mobil dinas Presiden Joko Widodo dinilai sudah kritis lantaran sudah beberapa kali mogok. Namun, Jokowi belum mau mengganti mobil sudah berusia 10 tahun itu.

Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin menyebut bahwa setidaknya lima kali Presiden Jokowi mesti turun dan ganti mobil di sela kunjungan kerja lantaran mobil VVIP mogok di jalan.

"Empat atau lima kali itu yang ketika Presiden naik di mobil itu ya. Belum dihitung saat Presiden tidak sedang menaiki mobil itu, mungkin juga pernah mogok," ujar Bey di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (21/3/2017).

(Baca: SBY: Mobil Itu Diantar Sendiri ke Rumah Saya, Tidak Salah)

Peristiwa terbaru terjadi pada Sabtu, 18 Maret 2016 lalu. Di sela perjalanan dari Kabupaten Mempawah menuju Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, torsi mobil Mercedes Benz S-600 hitam berpelat RI-1 melemah.

Sedalam apapun sang sopir menginjak pedal gas, mobil tidak dapat melaju hingga Paspampres menyatakan mobil tidak dapat melanjutkan perjalanan. Presiden dan Ibu Negara Iriana turun dan pindah ke mobil cadangan, Toyota Alphard.

"Beliau pindah, pindah saja. Berjalan saja seperti biasa," ujar Bey.

Diperbaiki, bukan ganti baru

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengaku, berkali-kali ia mencoba membujuk Presiden Jokowi untuk mengganti mobil yang sudah berusia sekitar 10 tahun tersebut. Namun, berkali-kali pula ia ditolak.

"Kalau ditanya, Presiden selalu bilang, 'enggak usah', 'ngapain?' atau 'enggak apa-apa kok'. Begitu terus," ujar Pratikno di Kompleks Istana Presiden, Selasa.

Sebenarnya, pengadaan mobil dinas kepresidenan tidak mesti menunggu keputusan Presiden. Sebagai kepala negara, mobil merupakan bagian dari pengamanan yang memiliki standard ketat dan kaku.

Oleh sebab itu, jika kajian internal menyatakan Presiden mesti menggunakan mobil baru, pengadaan mutlak dilakukan.

(Baca: Istana: Ada Urgensi Luar Biasa untuk Pembaruan Mobil Dinas Presiden)

"Nah, kalau saya melihat ada urgensi luar biasa pembaruan mobil dinas ini. Enggak perlu disetujui Presiden sebenarnya pengadaan bisa, Keputusan menteri saja selesai," ujar Pratikno.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa Presiden Jokowi masih menganggap mobil itu masih bisa digunakan. Sehingga solusi dari setiap mogok adalah masuk bengkel, bukan ganti mobil.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com