Polemik Angkutan "Online", Polri Minta Tak Ada yang Main Hakim Sendiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar meminta masyarakat tidak terprovokasi dengan isu konflik antara angkutan konvensional dengan angkutan berbasis teknologi atau angkutan online.

Hal yang belakangan terlihat justru muncul kericuhan antara pengendara dua jenis angkutan itu, yang berujung aksi kekerasan.

"Kita mengharapkan semua pihak untuk tidak main hakim sendiri termasuk mereka yang bergerak di bidang transportasi konvensional," ujar Boy di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (21/3/2017).

Tidak sedikit bentrok yang terjadi antara angkutan umum dengan taksi online, misalnya. Ini termasuk yang terakhir terjadi di Bogor, di mana sopir angkot sengaja menabrak pengemudi ojek online hingga dilarikan ke rumah sakit.

Boy mengatakan, kemungkinan ada kecemburuan sosial angkutan umum yang merasa kehilangan pelanggan karena lebih memilih angkutan berbasis online.

Namun, tak bisa dipungkiri kenyataan bahwa masyarakat mencari angkutan yang lebih mudah diakses dengan biaya yang relatif murah.

"Pemanfaatan teknologi dalam dunia usaha transportasi adalah sebuah dampak dari sebuah proses pembangunan," kata Boy.

Boy berharap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 menjadi solusi bagi masalah tersebut.

Peraturan ini menjadi payung hukum angkutan online dengan disertai syarat-syarat tertentu. Boy meminta agar para pemangku kepentingan dalam bisnis angkutan ini mampu bersaing secara sehat.

"Jadi semua tadi sudah ditekankan kepada daerah untuk menggelar forum dialog antara pengusaha, antara organisasi organda yang ada, antara pengusaha dengan otoritas di daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo yang dapat memberikan pencerahan bagi masyarakat," kata Boy.

Polri ikut serta menjaga keamanan agar tak terjadi ketegangan yang berlarut-larut. (Baca: Polri Ikut Atasi Konflik Angkutan Berbasis "Online" Vs Konvensional)

Jika tidak, maka kondisi tersebut akan semakin meresahkan masyarakat karena banyaknya bentrok dan aksi anarkis.

"Bagi kepolisian yang terpenting tidak terjadi peristiwa-peristiwa yang mengarah kepada gangguan keamanan dan aksi kekerasan," ucap Boy.

apalagi sampai menimbulkan korban, korban harta benda, koran jiwa, akibat dari proses yang terjadi ini," kata dia.

(Baca juga: Langkah Polri Antisipasi Konflik Angkutan "Online" Vs Konvensional)