Kasus Patrialis, KPK Panggil Pejabat Bea Cukai - Kompas.com

Kasus Patrialis, KPK Panggil Pejabat Bea Cukai

Abba Gabrillin
Kompas.com - 21/03/2017, 12:31 WIB
KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta.


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Selasa (21/3/2017). Para pejabat tersebut akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap yang melibatkan mantan Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar.

"Diperiksa untuk tersangka BHR ( Basuki Hariman)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

Ketiga pejabat yang akan diperiksa yakni, Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok, Imron. Kemudian, Kepala Sub Direktorat Intelijen Bea Cukai, Tahi Bonar Lumban Raja.

Selain itu, Direktur Penindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok, Harry Mulya.

Sebelumnya, KPK menyita berbagai dokumen terkait impor daging dalam penggeledahan di Kantor Pusat Bea Cukai di Rawamangun, Jakarta Timur. Beberapa dokumen tersebut berupa data perusahaan milik penyuap Patrialis Akbar, Basuki Hariman.

Menurut Febri, penggeledahan ini dilakukan untuk memastikan adanya kaitan antara suap yang diberikan Basuki dengan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Penyidik berupaya membuktikan bahwa Basuki memiliki kepentingan dalam uji materi tersebut. Misalnya, argumentasi bahwa uji materi tersebut memudahkan Basuki dalam menjalankan bisnis impor daging.

Meski demikian, menurut Febri, tidak tertutup kemungkinan penyidik melakukan pengembangan dalam kasus ini. Misalnya, apakah ada perkara korupsi lain, atau ada keterlibatan pihak lain dalam perkara suap.

Basuki dan Patrialis ditangkap dalam operasi tangkap tangan, Rabu (25/1/2017). Basuki ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga  memberi suap sebesar sebesar 20.000 dollar Amerika Serikat dan 200.000 dollar Singapura, atau senilai Rp 2,15 miliar kepada Patrialis.

Kompas TV Kasus Suap yang Terjadi di Mahkamah Konstitusi

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisAbba Gabrillin
EditorSabrina Asril
Komentar

Terkini Lainnya

Pemberontak Suriah Berharap AS Buka Kembali Bantuannya

Pemberontak Suriah Berharap AS Buka Kembali Bantuannya

Internasional
Hadir Saat Pendaftaran Pilkada Jateng, Istri Ganjar Pranowo Dipanggil Bawaslu

Hadir Saat Pendaftaran Pilkada Jateng, Istri Ganjar Pranowo Dipanggil Bawaslu

Regional
Cegah Pelecehan Seksual, Polisi Bolehkan Wanita Gunakan Pepper Spray

Cegah Pelecehan Seksual, Polisi Bolehkan Wanita Gunakan Pepper Spray

Megapolitan
Anggota DPD Minta Kepala Daerah Tolak Beras Impor

Anggota DPD Minta Kepala Daerah Tolak Beras Impor

Nasional
Pernyataan Putusan MK soal Verifikasi Dilakukan Usai Pemilu 2019 Dinilai Salah Kaprah

Pernyataan Putusan MK soal Verifikasi Dilakukan Usai Pemilu 2019 Dinilai Salah Kaprah

Nasional
Tanggapi Tudingan La Nyalla, Kalla Sebut Prabowo Tak Pernah Minta Mahar Politik

Tanggapi Tudingan La Nyalla, Kalla Sebut Prabowo Tak Pernah Minta Mahar Politik

Nasional
Stok Beras Jatim Aman, Warga Diminta Tidak 'Panic Buying'

Stok Beras Jatim Aman, Warga Diminta Tidak "Panic Buying"

Regional
Anies Akan Buat Pergub untuk Atur Becak Beroperasi di Kampung-kampung

Anies Akan Buat Pergub untuk Atur Becak Beroperasi di Kampung-kampung

Megapolitan
KPU Tak Perlu Tunggu Perppu untuk Eksekusi Putusan MK

KPU Tak Perlu Tunggu Perppu untuk Eksekusi Putusan MK

Nasional
Bunuh Satu Keluarga dengan Balok dan Pisau, Ridwan Terancam Hukuman Mati

Bunuh Satu Keluarga dengan Balok dan Pisau, Ridwan Terancam Hukuman Mati

Regional
Ketua DPRD DKI Tak Diajak Bicara soal Pencabutan HGB Pulau Reklamasi

Ketua DPRD DKI Tak Diajak Bicara soal Pencabutan HGB Pulau Reklamasi

Megapolitan
Bupati Kukar Rita Widyasari Belanja 40 Tas Mewah untuk Samarkan Gratifikasi Rp 436 Miliar

Bupati Kukar Rita Widyasari Belanja 40 Tas Mewah untuk Samarkan Gratifikasi Rp 436 Miliar

Nasional
Bakal Cagub Papua JWW-HMS Merasa Dipopulerkan Lewat Isu Ijazah Palsu

Bakal Cagub Papua JWW-HMS Merasa Dipopulerkan Lewat Isu Ijazah Palsu

Regional
Politisi Serbia-Kosovo Tewas Ditembak di Depan Kantornya

Politisi Serbia-Kosovo Tewas Ditembak di Depan Kantornya

Internasional
Anies: Jangan Berimajinasi Becak Akan Ada di Jalan-jalan Utama Jakarta

Anies: Jangan Berimajinasi Becak Akan Ada di Jalan-jalan Utama Jakarta

Megapolitan

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM