Jumat, 24 Maret 2017

Nasional

Polri Ikut Atasi Konflik Angkutan Berbasis "Online" Vs Konvensional

Selasa, 21 Maret 2017 | 11:38 WIB
KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Menteri Perhubungan Budk Karya Sumadi, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, dan Menkominfo Rudiantara dalam jumpa pers di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (21/3/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian mengakui maraknya gesekan antara kendaraan konvensional dengan kendaraan berbasis online di beberapa wilayah Indonesia.

Gesekan terjadi khususnya di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, Polri melibatkan diri dalam upaya mengatasi konflik tersebut.

"Kami laksanakan sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan. Kami ingin agar adanya aturan ini jadi lebih tertib dan lebih bisa menyelesaikan permasalahan antara online dengan konvensional," ujar Tito di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (21/3/2017).

Sosialisasi revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tersebut dilakukan bersama jajaran kepolisian di sejumlah daerah bersama Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta pemerintah daerah.

Tito mengatakan, dengan adanya koordinasi dengan pemanku kepentingan atau stakeholder, maka permasalahan itu bisa diselesaikan dengan baik.

Masalahnya, konflik antara pengendara dua jenis kendaraan tersebut sudah menimbulkan keresahan di masyarakat.

"Kita lihat ada beberapa dinamika, ada keberatan bahkan beberapa tindakan kekerasan," kata Tito.

Nantinya sejumlah pihak tersebut akan merumuskan kesepakatan bersama pengusaha dan pengendara kendaraan konvensional dan kendaraan berbasis online.

Tito mengatakan, sebaiknya atensi diberikan langsung di tingkat daerah, karena masing-masing wilayah memiliki permasalahan berbeda.

"Nanti ada kesepatan riil untuk menindaklanjuti revisi peraturan menteri. Diharapkan tidak terjadi lagi aksi kekerasan," kata Tito.

(Baca juga: Revisi Permenhub Diharapkan Dapat Setarakan Angkutan "Online" dan Konvensional)

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, revisi peraturan menteri tersebut dilakukan sebagai payung hukum bagi kendaraan berbasis teknologi.

Peraturan ini akan mulai diterapkan 1 April 2017. Dengan adanya aturan baru, kata dia, maka diharapkan ada keseimbangan antara dua jenis kendaraan itu sehingga menghentikan konflik.

"Kami imbau agar teduh menyikapi ini agar tidak jadi provokator," kata Budi.

Kompas TV Salah Paham, Sesama Pengendara Ojek Online Bersitegang



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Penulis: Ambaranie Nadia Kemala Movanita
Editor : Bayu Galih
TAG: