Pemerintah Minta Aksi Cor Kaki Dihentikan - Kompas.com

Pemerintah Minta Aksi Cor Kaki Dihentikan

Fabian Januarius Kuwado
Kompas.com - 20/03/2017, 20:41 WIB
Indra Akuntono Kepala Staf Presiden Teten Masduki

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berharap aksi membelenggu dua kaki dengan semen oleh para penolak pabrik PT Semen Indonesia di Pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah, diakhiri.

"Kami harap mereka menghentikan aksinya," ujar Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Teten Masduki usai menerima perwakilan penolak pabrik di kantornya, Senin (20/3/2017).

(Baca: Dengan Kaki Terbelenggu Semen, Empat Petani Kendeng Masuk Istana)

Teten mengatakan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang sedang dikaji Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan rampung bulan depan.

Teten pun minta para penolak pabrik semen dan aktivis bersabar menunggu hasil KLHS.

"Kami menghendaki semua menunggu hasil KLHS. Setelah selesai, ini baru mudah mengambil keputusan meski itu harus dibicarakan dahulu dengan Kementerian BUMN, Kementerian LHK, Pemda Jateng dan pihak perusahaan," ujar Teten.

"Ini tak bisa selesai sehari dua hari. Pemerintah harus meninjau berbagai aspek ya karena persoalannya pabrik ini sudah dibangun," lanjut dia.

Teten juga mengingatkan bahwa sebenarnya masyarakat Kendeng dan pemerintah sudah menyepakati menunggu hasil KLHS.

(Baca: Hujan Deras Tidak Menyurutkan Semangat Para Petani Kendeng Bertemu Jokowi)

Kesepakatan itu diputuskan saat masyarakat Kendeng bertemu Presiden Jokowi pada awal Agustus 2016 lalu.

Oleh sebab itu, Teten berharap masyarakat Kendeng dan aktivis itu mengikuti kesepakatan yang ada.

Kompas TV Demo "Cor Kaki" Tolak Semen Berlanjut

 

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisFabian Januarius Kuwado
EditorKrisiandi
Komentar

Terkini Lainnya

Anggaran Rp 28 Miliar untuk Tim Gubernur Anies Dinilai Tak Bebani APBD

Anggaran Rp 28 Miliar untuk Tim Gubernur Anies Dinilai Tak Bebani APBD

Megapolitan
Begini Perbedaan TGUPP, Deputi, dan Staf Pribadi Gubernur

Begini Perbedaan TGUPP, Deputi, dan Staf Pribadi Gubernur

Megapolitan
Pengemudi Ojek 'Online' Gelar Aksi di Kemenhub dan Istana Hari Ini

Pengemudi Ojek "Online" Gelar Aksi di Kemenhub dan Istana Hari Ini

Megapolitan
'Tunjukkan, Mana Pasal yang Sebut Motor Tidak Boleh Jadi Angkutan Umum?'

"Tunjukkan, Mana Pasal yang Sebut Motor Tidak Boleh Jadi Angkutan Umum?"

Megapolitan
Golkar Tunjuk Plt Pimpinan DPP, Luhut Sebut Keputusan Cerdas

Golkar Tunjuk Plt Pimpinan DPP, Luhut Sebut Keputusan Cerdas

Regional
Hujan Ringan Akan Guyur Sebagian Wilayah Jabodetabek

Hujan Ringan Akan Guyur Sebagian Wilayah Jabodetabek

Megapolitan
Melirik Kemesraan Trump-Xi Jinping dan Implikasinya bagi Indonesia

Melirik Kemesraan Trump-Xi Jinping dan Implikasinya bagi Indonesia

Internasional
5 Titik Rel Kereta Tertutup Longsor, Pembersihan Butuh Waktu 6 Jam

5 Titik Rel Kereta Tertutup Longsor, Pembersihan Butuh Waktu 6 Jam

Regional
Kata Warga soal Rencana Anies Hidupkan Kegiatan Keagamaan di Monas

Kata Warga soal Rencana Anies Hidupkan Kegiatan Keagamaan di Monas

Megapolitan
Polisi Bekuk Pengunggah Video Sepasang Kekasih yang Diarak di Cikupa

Polisi Bekuk Pengunggah Video Sepasang Kekasih yang Diarak di Cikupa

Megapolitan
Curhat Pengemudi Ojek 'Online' yang Dianggap seperti 'Anak Haram'

Curhat Pengemudi Ojek "Online" yang Dianggap seperti "Anak Haram"

Megapolitan
Longsor di Garut, Perjalanan 7 Kereta Api Dialihkan ke Utara

Longsor di Garut, Perjalanan 7 Kereta Api Dialihkan ke Utara

Regional
Todong Sipir dengan Senjata Api, 2 Napi Lapas Pekanbaru Melarikan Diri

Todong Sipir dengan Senjata Api, 2 Napi Lapas Pekanbaru Melarikan Diri

Regional
Panglima TNI: Operasi Pembebasan Warga Papua Sesuai Hukum dan HAM

Panglima TNI: Operasi Pembebasan Warga Papua Sesuai Hukum dan HAM

Nasional
Panglima TNI Sebut Tuntutan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata di Papua Tak Masuk Akal

Panglima TNI Sebut Tuntutan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata di Papua Tak Masuk Akal

Nasional

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM