Populisme di Era Teknologi Informasi - Kompas.com

Populisme di Era Teknologi Informasi

Kompas.com - 20/03/2017, 18:20 WIB
Thinkstock Ilustrasi internet

oleh:Yuddy Chrisnandi

Ketika 45 tahun lalu Alfin Toffler menerbitkan karyanya, Future Shock (1970), banyak orang tersentak dan tersadarkan: bahwa kita sebenarnya sedang menjalani perubahan besar, perubahan yang ditarik oleh lokomotif kemajuan high technology.

Faktanya saat ini kita sedang menjalani perubahan itu bersama gelombang revolusi ketiga umat manusia, yaitu terciptanya masyarakat informasi. Setiap gelombang peradaban manusia akan menghapus tren gelombang sebelumnya. Contohnya revolusi industri yang berlangsung 300-an tahun yang menghapus era ribuan tahun masyarakat agraris, demikian pula tren industrialisasi akan digantikan era masyarakat informasi. Setiap gelombang peradaban akan berpengaruh besar pada struktur maupun tatanan masyarakat, termasuk tatanan politik.

Semakin global

Hari ini kita menyaksikan dunia semakin mengglobal, bahkan dunia dan informasi di dalamnya dapat kita akses melalui gadget di tangan kita. Teknologi juga telah menyeimbangkan informasi antarkomunal dalam masyarakat.

Era sebelumnya dikenal dengan asymmetric information karena info hanya bisa diakses kalangan tertentu. Namun, di era borderless media dengan teknologi seperti sekarang, semua info dapat dengan mudah tersebar. Semua orang bisa mengakses informasi, dan media informasi (termasuk media sosial) saat ini berperan penting sebagai to lead public perception.

Demikian pula dengan apa yang kita lihat pada fenomena kepemimpinan politik global, sebagian menemukan penjelasannya juga pada kemampuan mereka mengapitalisasi keterbukaan informasi demi mendukung posisi politik mereka. Kemudian, tesis ini diperkuat ketika variabel yang lain hadir melengkapinya, yaitu kebangkitan kelas menengah, kelas yang dikenal sebagai motor perubahan.

Saya menduga peristiwa kemenangan Donald Trump, Rodrigo Duterte, dicalonkannya Francois Fillon sebagai presiden Perancis dari kubu konservatif Partai Republik, serta keluarnya Inggris dari Uni Eropa adalah tanda-tanda keinginan masyarakat untuk keluar dari kemapanan demi suatu perubahan. Mungkin bagi banyak orang ini adalah anomali, siapa yang menduga Trump yang kata-katanya rasis dan menimbulkan banyak kontroversi serta Duterte yang juga sepola bisa menang? Bahkan, pengamat politik pun salah memprediksi. Mengapa demikian?

Hal ini karena mulai berubahnya struktur sosial masyarakat di semua negara yang mendorong munculnya kelas menengah baru. Tahun 1970 dari penduduk Bumi sekitar 3,6 miliar orang, 30 persen kelas menengah dan 60 persen lainnya kelompok miskin. Saat ini jumlah penduduk Bumi 7,2 miliar orang, dengan jumlah kelas menengah meningkat mencapai 60 persen dan kelompok miskin turun jadi 30 persen. Karena itu, keterbukaan informasi dan kebangkitan kelas menengah penting untuk kita catat.Apa dampaknya terhadap politik dan pemerintahan?

Pertama, masyarakat akan lebih mudah dipengaruhi isu positioning. Kelas menengah ini kelompok rawan. Mereka otonom, mandiri, tidak bisa dikendalikan oleh penguasa, sangat kritis, bahkan memiliki kecenderungan sebagai leader gerakan massa. Fenomena gerakan sosial di banyak negara telah membuktikannya. Demikian juga kita di Indonesia dalam tiga kali gelombang perubahan (1945, 1966, dan 1998). Kelas menengah selalu merasa insecure sehingga sangat mudah diprovokasi, diarahkan, dan diajak melakukan gerakan sosial.

Lihat yang terjadi di Korea Selatan saat protes meminta presiden turun, gerakan perlawanan publik atas aksi makar yang dilakukan sekelompok tentara di Turki, atau di Malaysia walaupun belum masif. Saya kira tinggal menunggu momen saja gerakan bersih-bersih di Malaysia yang dikomandoi kelas menengah akan meledak. Itu semua terjadi sangat cepat karena diprovokasi melalui media sosial teknologi.

Kedua, runtuhnya basis ideologi. Kelas menengah tak memiliki bentuk ideologi communal base. Mereka hanya bersatu pada sebuah tren. Artinya trenlah yang mengeruk suara dan orang-orang yang leading dalam dunia politik yang sebelumnya telah sangat berkembang di dunia bisnis adalah orang-orang yang bisa membuat tren.

Oleh karena itu, kekuatan kapital yang berada di belakang tren amat terasa dalam menentukan pendapat publik melalui media televisi, radio, surat kabar, dan bahkan perkembangan terbaru belakangan ini yang juga terasa bagi kita di Indonesia adalah media sosial. Media sosial melalui cyber army berpotensi mengarahkan pandangan publik, dan ini mengundang bahaya apabila masyarakat terlebih kelas menengahmenerima dan ikut hanyut dalam arus informasi tanpa menyeleksinya secara kritis.

Informasi "bias"

Ketiga,karena informasi bisa diakses semua orang dengan cepat, hal ini menciptakan sebuah "bias", yaitu sebuah informasi yang tidak terverifikasi, tetapi dipercaya masyarakat. Contohnya banyak, seperti bermunculannya akun-akun anonim atau yang memakai beragam nama dengan tujuan memengaruhi wacana publik. Namun, untuk tujuan yang konstruktif dari penyebaran informasi dengan "nilai luhur", hal ini sebuah kekuatan. Mengapa demikian? Sebab, kita bisa menjual produk apa pun di masyarakat sepanjang kita dapat meyakinkan masyarakat melalui media teknologi informasi.

Contohnya adalah kemenangan Trump. Siapa yang memprediksi kemenangan Trump seperti yang tadi saya katakan? Pengamat politik pun tidak menduga Trump akan menang dan Hillary Clinton—yang didukung Barack Obama—justru kalah. Rakyat AS terbelah pendapatnya atas calon presiden dari Partai Republik ini, tetapibisa menang? Itulah kekuatan pemanfaatan "bias". Trump dilihat sebagai sosok yang bisa menentang kemapanan Partai Demokrat selama masa dua kali masa pemerintahan Obama serta membawa angin perubahan atas merosotnya perekonomian AS, isu imigran dan terorisme, serta komitmennya untuk mengembalikan supremasi AS sebagai kekuatan ekonomi dan politik dunia. Figur Trump melalui kekuatan medianya di-"bias"-kan sebagai "Make American Great Again" yang dikontraskan dengan semboyan Hillary Clinton, "Stronger Together".

Hillary Clinton pun menerapkan bias ini saat menjadi Menteri Luar Negeri AS ketika ia menggunakan e-mail pribadi untuk urusan pemerintahan yang oleh UU Federal dilarang. Kenyataannya, hal ini tak terlihat atau terbukti sebagai korupsi kebijakan atau setidak-tidaknya skandal. Meski sudah dibuka oleh Direktur FBI James Comey, kasus ini tak sampai menyeret Hillary ke pengadilan. Mengapa?

Sebab, masyarakat bisa diyakinkan oleh ”bias” bahwa Clinton tak melakukannya walaupun sebagian lain juga terkena ”bias” dengan percaya skandal itu dan akhirnya meninggalkan Hillary di hari-hari terakhir pemilihan.

Hal-hal yang telah saya terangkan di atas terkait dengan menyatunya masyarakat dalam arus besar informasi dan kemampuan pemilik kapital mengarahkan wacana publik, termasuk di dalamnya kelas menengah, membuat kapitalisasi informasi demikian berharga sekarang.

Kapital ini penting dan kapital yang ditanamkan dalam berbagai sektor, termasuk sektor media, tak terbantahkan telah menjadi tren pembentuk opini masyarakat. Saya kira kita semua mafhum, banyak tokoh politik dunia juga tampil lewat dukungan resources kapital besar melalui pembentukan opini media.

Namun, satu hal yang harus kita garis bawahi adalah pembentukan opini masyarakat juga harus diterima secara kritis. Masyarakat harus pandai menyeleksi dan menilai sesuatu informasi tanpa harus dipengaruhi opininya oleh media. Masyarakat harus kritis, apalagi era keterbukaan informasi saat ini telah memberikan pembanding informasi yang cukup untuk membangun kemandirian opini masyarakat. Populisme politik harus selaras dengan sikap kritis dan keingintahuan menggali informasi yang lebih dalam guna menemukan kebenaran setiap informasi yang kita terima.

H Yuddy Chrisnandi, Guru Besar Pascasarjana Universitas Nasional Menpan dan RB 2014-2016
---
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 20 Maret 2017, di halaman 7 dengan judul "Populisme di Era Teknologi Informasi".

 

EditorBayu Galih
Komentar

Terkini Lainnya


Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM