RUU Tembakau Ditolak Presiden, DPR Belum Tentukan Sikap

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, DPR akan mengkaji langkah selanjutnya setelah Presiden Jokowi menolak menerbitkan Surat Presiden (Supres) terkait pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pertembakauan.

"Jadi kita lihat nanti, ini kan satu hal yang dinamis sebagai suatu usulan ketika itu dari DPR. Nanti ada semacam penyikapan di DPR," kata Fadli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/3/2017).

Pimpinan DPR akan menanyakan terlebih dahulu kepada Badan Legislasi (Baleg) dan para pengusul RUU Pertembakauan.

Setelah itu, DPR baru akan mengambil sikap.

Ia memaklumi jika proses selanjutnya ada lobi antara DPR dan pemerintah. Sebab akan ada berbagai aspirasi dari beberapa kelompok masyarakat terkait pembuatan RUU Pertembakauan.

Sementara itu, Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo, melalui pesan singkat, Senin (20/3/2017) mengakui telah bertemu dengan Menteri Perdagangan, Menteri Hukum dan HAM, serta Deputi Perundang-undangan Sekretariat Negara.

Namun, saat ditanya lokasi pertemuan dan isi pembahasan, Firman tak merespons.

Pemerintah menolak untuk membahas Rancangan Undang-Undang Pertembakauan yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Presiden Joko Widodo tidak menerbitkan surat presiden untuk menugaskan menterinya membahas RUU Pertembakauan.

"Artinya, kami anggap itu, tidak dapat bahas dulu. Kan sudah masuk (draf usulannya), kami belum sepakat dulu lah," ujar Yasonna, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/3/2017).

Namun, Yasonna belum bisa memastikan apakah RUU Pertembakauan juga akan dicabut dari program legislasi nasional prioritas 2017.

Hal serupa disampaikan Sekertaris Kabinet Pramono Anung. Ia memastikan Presiden tidak akan menerbitkan surpres untuk membahas RUU ini bersama DPR. 

Sejak diusulkan oleh DPR, RUU Pertembakauan telah memicu polemik.

Sejumlah organisasi kesehatan menentang RUU yang diklaim mengakomodasi kepentingan industri rokok, petani tembakau, dan kesehatan masyarakat itu.

Bahkan, kalangan praktisi hukum menilai RUU ini bertentangan dengan 14 undang-undang lain.