Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Petani Kendeng Mengecor Kaki di Depan Istana, Apa Langkah Pemerintah?

Kompas.com - 20/03/2017, 14:24 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan mempercepat kajian mengenai kegiatan penambangan karst PT Semen Indonesia di Pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah.

Kajian ini untuk meneliti apakah aktivitas penambangan itu merusak lingkungan sekitar atau tidak.

Hal ini disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya merespons para petani kendeng yang berdemo di depan Istana menuntut aktivitas pabrik semen dihentikan.

Para petani menyampaikan tuntutan dengan mengecor kaki mereka.

"Hari ini ada rapat dipimpin Dirjen Planologi, dan saya minta dipercepat. Karena menurut perkiraan, mereka kan selesainya nanti bulan April. Tapi saya minta dicepatin saja," kata Siti, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/3/2017).

(Baca: Menagih Janji Presiden Jokowi agar Kendeng Tetap Lestari)

Siti mengatakan, kajian yang dilakukan yakni dengan meneliti apakah benar ada cadangan aliran sungai di bawah tanah pegunungan Kendeng yang dibangun pabrik semen.

Jika tidak ada sungai dibawah tanah, maka keberadaan pabrik semen di sana tidak menjadi masalah.

"Tapi kalau ada sungai bawah tanah, berarti harus ambil langkah-langkah lain. Jangan saya bilang sekarang," kata Siti.

Siti mengatakan, pemerintah harus sangat berhati-hati dalam memutuskan masalah pembangunan pabrik semen di wilayah Kendeng ini.

Data yang ada saat ini belum cukup untuk membuat keputusan.

"Kita sebetulnya (pemerintah) pusat, sudah minta kepada PT Semen Indonesia maupun kepada Pemda Jateng untuk mendapatkan data itu, tetapi belum dapat," kata dia.

Kompas TV Demo "Cor Kaki" Tolak Semen Berlanjut
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com