Kasus Suap Klaten, KPK Panggil Anak Bupati non-aktif Klaten - Kompas.com

Kasus Suap Klaten, KPK Panggil Anak Bupati non-aktif Klaten

Lutfy Mairizal Putra
Kompas.com - 20/03/2017, 11:29 WIB
KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami kasus dugaan suap promosi dan mutasi jabatan dalam pengisian perangkat daerah di Kabupaten Klaten. Pada Senin (20/3/2017), KPK memanggil anggota DPRD Klaten Andy Purnomo sebagai saksi.

"Yang bersangkutan akan diperiksa diperiska sebagai saksi untuk tersangka SHT (Sri Hartini)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

Andy merupakan anak Sri Hartini. Dalam penggeledahan di rumah dinas Sri, KPK menemukan uang Rp 3 miliar dari lemari yang diduga milik Andy. Uang Rp 200 juta juga ditemukan di dalam lemari yang diduga milik Sri Hartini.

Selain Andy, KPK juga memanggil anggota DPRD Klaten Eko Prasetyo, pegawai negeri sipil Kepala Bidang Mutasi di Badan Kepegawaian Daerah Klaten, Slamet, PNS Dinas Pertanian Klaten Nugroho Setiawan.

(Baca: KPK Temukan Uang Lebih dari Rp 3 Miliar di Rumah Bupati Klaten)

Kemudian, KPK juga memanggil Wakil Bupati Klaten Sri Mulyani dan ajudan Sri Hartini, Nina Puspitasari. Tak hanya itu, dua pihak swasta juga dipanggil KPK, yakni Sunarso alias PO dan Dina. Sri Hartini juga akan diperiksa oleh KPK sebagai tersangka.

Pada Kamis (16/3/2017) lalu, usai menjalani pemeriksaan Sri, kuasa hukum Sri Hartini, Simeon Petrus mengatakan uang yang diberikan untuk mengisi jabatan di Klaten merupakan hal yang lumrah terjadi. Menurutnya hal itu telah terjadi sebelum kliennya menjabat.

Untuk itu, lanjut Simeon, kliennya mengajukan permohonan menjadi saksi yang bekerjasama atau justice collaborator (JC).

"Makanya kami ajukan JC untuk bongkar semua. Koorperatif, terbuka nanti KPK dipertimbangkan," ucap Simeon.

(Baca: Kuasa Hukum Sri Hartini: Jual Beli Jabatan Sudah Tradisi di Klaten)

Sri ditangkap tangan oleh KPK bersama tujuh orang lainnya pada Jumat (30/12/2016). Dari jumlah itu, KPK menetapkan dua orang tersangka, Sri dan Kepala Seksi SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, Suramlan.

Atas perbuatannya, Sri dikenakan Pasal 12 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Kompas TV Sejumlah Harta Kekayaan Bupati Klaten Sri Hartini

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisLutfy Mairizal Putra
EditorSabrina Asril
Komentar

Terkini Lainnya

Anggaran Rp 28 Miliar untuk Tim Gubernur Anies Dinilai Tak Bebani APBD

Anggaran Rp 28 Miliar untuk Tim Gubernur Anies Dinilai Tak Bebani APBD

Megapolitan
Begini Perbedaan TGUPP, Deputi, dan Staf Pribadi Gubernur

Begini Perbedaan TGUPP, Deputi, dan Staf Pribadi Gubernur

Megapolitan
Pengemudi Ojek 'Online' Gelar Aksi di Kemenhub dan Istana Hari Ini

Pengemudi Ojek "Online" Gelar Aksi di Kemenhub dan Istana Hari Ini

Megapolitan
'Tunjukkan, Mana Pasal yang Sebut Motor Tidak Boleh Jadi Angkutan Umum?'

"Tunjukkan, Mana Pasal yang Sebut Motor Tidak Boleh Jadi Angkutan Umum?"

Megapolitan
Golkar Tunjuk Plt Pimpinan DPP, Luhut Sebut Keputusan Cerdas

Golkar Tunjuk Plt Pimpinan DPP, Luhut Sebut Keputusan Cerdas

Regional
Hujan Ringan Akan Guyur Sebagian Wilayah Jabodetabek

Hujan Ringan Akan Guyur Sebagian Wilayah Jabodetabek

Megapolitan
Melirik Kemesraan Trump-Xi Jinping dan Implikasinya bagi Indonesia

Melirik Kemesraan Trump-Xi Jinping dan Implikasinya bagi Indonesia

Internasional
5 Titik Rel Kereta Tertutup Longsor, Pembersihan Butuh Waktu 6 Jam

5 Titik Rel Kereta Tertutup Longsor, Pembersihan Butuh Waktu 6 Jam

Regional
Kata Warga soal Rencana Anies Hidupkan Kegiatan Keagamaan di Monas

Kata Warga soal Rencana Anies Hidupkan Kegiatan Keagamaan di Monas

Megapolitan
Polisi Bekuk Pengunggah Video Sepasang Kekasih yang Diarak di Cikupa

Polisi Bekuk Pengunggah Video Sepasang Kekasih yang Diarak di Cikupa

Megapolitan
Curhat Pengemudi Ojek 'Online' yang Dianggap seperti 'Anak Haram'

Curhat Pengemudi Ojek "Online" yang Dianggap seperti "Anak Haram"

Megapolitan
Longsor di Garut, Perjalanan 7 Kereta Api Dialihkan ke Utara

Longsor di Garut, Perjalanan 7 Kereta Api Dialihkan ke Utara

Regional
Todong Sipir dengan Senjata Api, 2 Napi Lapas Pekanbaru Melarikan Diri

Todong Sipir dengan Senjata Api, 2 Napi Lapas Pekanbaru Melarikan Diri

Regional
Panglima TNI: Operasi Pembebasan Warga Papua Sesuai Hukum dan HAM

Panglima TNI: Operasi Pembebasan Warga Papua Sesuai Hukum dan HAM

Nasional
Panglima TNI Sebut Tuntutan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata di Papua Tak Masuk Akal

Panglima TNI Sebut Tuntutan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata di Papua Tak Masuk Akal

Nasional

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM