Warga Desak Pemerintah Ungkap Dalang Korupsi E-KTP

JAKARTA, KOMPAS.com – Terungkapnya kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik, disesalkan sejumlah warga.

Masyarakat merasakan langsung imbas dari proyek pengadaan e-KTP yang dikorupsi. Semisal, keterlambatan pengadaan e-KTP.

“Sangat disayangkan dengan adanya korupsi e-KTP ini. Karena masyarakat di satu sisi masih belum mendapatkan e-KTP itu sendiri, tapi para pejabat itu sudah menyalahgunakan,” kata Danang, warga asal Depok yang dijumpai Kompas.com di kawasan car free day di Bundaran Hotel Indonesia, Minggu (19/3/2017).

(Baca: Pengusutan Kasus E-KTP Dinilai Rawan Digembosi)

Ia mengaku memiliki adik yang hingga kini belum mendapatkan e-KTP. Meski, telah melakukan proses perekaman sejak awal Februari 2017 lalu.

Ia berharap pemerintah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut tuntas kasus ini.

“Bukan hanya mendapat nama-nama yang telah dipublish di media, tetapi juga dalang mega korupsi e-KTP,” ujarnya.

Harapan yang sama juga disampaikan Noval, warga DKI Jakarta. Ia mengaku cukup kesulitan dalam mendapatkan akses fasilitas umum dan fasilitas sosial lantaran belum mengantongi e-KTP.

“Seperti kemana-mana kalau kita pergi itu. Kita jadi susah urus segala macam, seperti perbankan, rekening, BPJS. Itu bagaimana kalau kita tidak punya e-KTP,” kata Noval.

Ia mengaku, sejak tiga bulan lalu telah melakukan proses perekaman e-KTP. Namun hingga kini belum juga mendapatkan fisik e-KTP tersebut.

(Baca: "Ayo Kita Kawal Kasus E-KTP")

“Rencana akhir Mei mau jadi, tapi tidak tahu. Kalau belum jadi sampai kapan akan seperti ini,” ujarnya.

Sementara itu, peneliti Transparency International Indonesia, Agus Sarwono menuturkan, e-KTP merupakan salah satu instrument penting bagi warga untuk mengakses fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Karena itu, ia berharap, masyarakat dapat mengawal proses pengusutan e-KTP yang kini telah masuk di dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.