DPR Dinilai Jarang Libatkan Rakyat Bahas RUU Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengkritik DPR RI yang dinilai jarang melibatkan suara rakyat dalam mendesain Rancangan Undang-Undang Pemilu.

"Perdebatan mereka nampaknya hanya soal-soal yang elitis. Mereka sangat jarang sekali ya melibatkan suara publik tentang hal-hal yang berkaitan dengan politik dan kepemiluan," ujar Titi dalam diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/3/2017) siang.

Bukannya bertanya langsung ke rakyat seperti apa proses pemilu yang diinginkan, para wakil rakyat malah studi banding ke Jerman dan Meksiko, dua negara yang tidak memiliki kesamaan sistem pemerintahan dengan Indonesia.

Titi yakin studi banding tersebut tidak banyak memberi manfaat.

Perludem baru-baru ini menggelar survei untuk menjaring respons publik terhadap desain RUU Pemilu.

Hasilnya cukup nyata. Publik lebih ingin sistem pemilu dibuat terbuka.

"Dari 100 persen responden, hanya 14 persen yang menyatakan dia lebih suka memilih partai. Sisanya, berarti 86 persen lebih suka atau lebih ingin memilih calon," ujar Titi.

Survei juga menunjukan, sebanyak 70 persen dari 400 responden di 27 provinsi itu mengaku tidak pernah kesulitan dalam memilih calon.

"Nah, selama ini kan dasar (DPR RI) ingin mengubah sistem karena pemilih dianggap enggak ngerti, kesulitan memilih calon. Makanya dikasih gambar (partai politik) saja supaya gampang. Nyatanya tidak tuh," ujar Titi.

Titi menyarankan DPR tidak perlu jauh-jauh studi banding ke luar negeri hanya untuk mendapatkan sistem pemilu yang ideal.

Suara rakyat, lanjut Titi, merupakan hal yang paling representatif dalam kaitannya tentang penyempurnaan sistem pemilu.