Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Djan Faridz Bakal Galang Dukungan NU Jakarta untuk Ahok-Djarot

Kompas.com - 17/03/2017, 22:19 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Elektabilitas pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saipul Hidayat turun akibat kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Ahok sebelum putan pertama Pilkada 2017 terjadi.

Untuk menghadapi putaran kedua, sejumlah partai pendukung Ahok-Djarot memasang berbagai cara guna mendulang suara.

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Djan Faridz berencana merangkul kalangan umat Islam.

"Saya kan bekas Ketua PWNU (Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama) Jakarta. Itu kan semua sahabat saya, tinggal diajak ngomong saja," kata Djan di DPP Golkar, Jakarta, Jumat (17/3/2017).

(Baca: Ahok-Djarot Akan Gelar Pengajian Akbar di Akhir Kampanye Putaran Kedua)

Selain itu, Djan mengatakan partainya merupakan partai Islam tempat berkumpulnya para tokoh agama.

Para ulama, kata dia, dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat. Dalam kesempatan itu, Djan juga menyampaikan alasannya mendukung Ahok-Djarot.

Menurut Djan, Ahok-Djarot merupakan satu-satunya pasangan calon yang memiliki komitmen kepada umat Islam.

Dari pasangan calon yang ada, hanya Ahok-Djarot yang menandatangani kontrak politik yang soal komitmen kepada umat Islam.

(Baca: Elite Parpol Pendukung Ahok-Djarot Kumpul di DPP Golkar)

"Mereka punya komitmen kepada umat Islam dan ditandatangani dalam kontrak politik di atas materai. Enggak ada lagi calon gubernur yang mau begitu, kan saya tawarin ke yang lain, enggak ada yang mau. Cuma satu ini yang mau," ujar Djan.

Pada Rabu (19/4/2017) mendatang, masyarakat Jakarta kembali memberikan hak politik. Pasangan Ahok-Djarot akan Anies Baswedan-Sandiaga Uno menjadi pilihan masyarakat.

Kompas TV Relawan pendukung pasangan calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok-Djarot Saiful Hidayat melaporkan Ketua KPU Jakarta.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com