Rabu, 29 Maret 2017

Nasional

Nasdem Pertanyakan Tujuan Hak Angket Kasus E-KTP

Jumat, 17 Maret 2017 | 14:22 WIB
KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/3/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Nasdem menyatakan tak punya pretensi untuk mendukung wacana hak angket terkait kasus dugaan korupsi e-KTP.

Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem, Irma Suryani mengatakan, hak angket bukan merupakan tempat yang tepat jika mempertanyakan prosedur kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Karena kami tidak pernah terlibat dan nama-nama anggota kami enggak ikut di situ, jadi kami tidak punya pretensi di situ. Nasdem taat asas, hukum, aturan," kata Irma, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/3/2017).

Irma memahami alasan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah bahwa ada sejumlah prosedur kerja yang kurang tepat oleh KPK dalam memproses kasus e-KTP.



Persoalan terkait prosedur kerja itu, misalnya, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang bocor ke publik sebelum persidangan.

(Baca: Fahri Hamzah Ingin Jokowi Dukung Hak Angket E-KTP, Ini Kata Istana)

Namun, Nasdem mempertanyakan tujuan hak angket tersebut.

"Yang mau diangket itu siapa? KPK atau pemerintah? Sementara angket tujuannya menyelidiki program pemerintah terkait undang-undang, kebijakan pemerintah yang tidak sesuai atau inkonstitusional," kata Irma.

"Apakah dalam penyelidikan e-KTP ini pemerintah ikut di situ? Kan tidak. Ini kan urusan KPK," lanjut dia.

Usulan hak angket e-KTP dianggap tak memiliki dasar hukum. Apalagi, KPK bukan subordinat pemerintah dan merupakan lembaga independen.

Jika ingin mendalami prosedur kerja KPK, kata Irma, sebaiknya diserahkan kepada komisi yang menjadi mitra KPK, yaitu Komisi III.

"Kalau ingin agar objek dan prosedur KPK ini bekerja secara profesional dan lebih baik ke depan, komisi terkait panggil KPK. Agar prosedur-prosedur yang dianggap tidak pas menjadi pas. KPK diminta pertanggungjawaban," papar Irma.

(Baca: Minta Hak Angket e-KTP, Fahri Hamzah Dinilai Tak Paham Undang-Undang)

Usulan pengajuan hak angket dilontarkan oleh Fahri Hamzah. Fahri menilai ada sejumlah kejanggalan dalam proses kasus e-KTP.

Ia mengklaim mendapatkan hingga belasan pesan singkat dari anggota Dewan yang menyatakan mendukung pengajuan hak angket tersebut.

Namun, hingga kini belum ada fraksi yang menyatakan dukungan.

Kompas TV Pembagian uang korupsi untuk proyek KTP elektronik mulai terkuak di sidang kedua yang berlangsung Kamis (16/3) kemarin.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Penulis: Nabilla Tashandra
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary
TAG: