KPK: Yang Tidak Terlibat Kasus E-KTP, Tidak Perlu Resah - Kompas.com

KPK: Yang Tidak Terlibat Kasus E-KTP, Tidak Perlu Resah

Lutfy Mairizal Putra
Kompas.com - 16/03/2017, 18:50 WIB
KOMPAS.COM/LUTFY MAIRIZAL PUTRA Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Kamis (16/3/2017)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengimbau agar mereka yang tidak terlibat dalam kasus dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik ( e-KTP), tidak perlu resah.

Hal ini terkait tantangan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah kepada KPK untuk memublikasikan anggota DPR yang mengembalikan uang yang diterima terkait kasus e-KTP.

Dari empat belas nama, ada uang Rp 30 miliar yang diserahkan melalui rekening khusus KPK untuk penyidikan.

"Saya kira yang tidak terlibat dengan kasus ini tidak perlu resah," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (16/3/2017).

Dari jumlah tersebut, dua di antaranya telah menjadi terdakwa, yakni mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman.

(Baca: Kasus E-KTP, KPK Temukan Catatan Uang Miliaran Rupiah di Kediaman Chairuman Harahap)

"Untuk 14 nama ini tidak kami umumkan dengan berbagai pertimbangan mulai dari aspek perlindungan saksi," ujar Febri.

Dua belas nama lainnya bisa diketahui dari proses persidangan.

Sebelumnya, Fahri menilai hal itu perlu dilakukan mengingat dakwaan dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah bocor ke publik.

Menurut Fahri, KPK seolah melindungi pihak tertentu atau menyerang pihak tertentu berdasarkan pesanan.

Kompas TV Sejak awal pekan ini, Anda para pengguna media sosial mungkin mendapatkan pesan berantai tetang dokumen yang diduga surat dakwaan sidang kasus dugaan korupsi proyek E-KTP. Kami sengaja tidak memperjelas tulisan yang diberi garis warna, karena belum ada konfirmasi resmi tentang kebenarannya. Meski demikian, dugaan korupsi berjamaah anggota DPR periode 2009 2014 pada proyek E-KTP semakin mencuat, karena KPK telah memeriksa para politisi baik yang masih aktif di DPR maupun tidak. Diantaranya, ada Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Ketua DPR Setya Novanto, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sementara itu, juru bicara KPK Febri Diansyah meminta semua pihak untuk menunggu pembacaan surat dakwaan di persidangan, Kamis (9/3), terkait nama-nama politisi DPR yang beredar di media sosial.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisLutfy Mairizal Putra
EditorInggried Dwi Wedhaswary
Komentar