Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Yakin April Seluruh Warga Dapat e-KTP

Kompas.com - 15/03/2017, 21:08 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri mengajukan anggaran baru untuk proyek Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik atau e-KTP.

Penambahan diperlukan untuk pembuatan e-KTP bagi warga yang memenuhi syarat adminitratif. 

"Karena ada yang dari bujangan ke menikah, pindah alamat, e-KTP nya rusak, remaja ke dewasa. Itu kan butuh update lagi," ujar Tjahjo di Kompleks Istana Presiden, Rabu (15/3/2017).

(Baca: Tjahjo Akui Kinerja Kemendagri Terganggu Proses Hukum E-KTP)

"Besaran anggarannya berapa saya enggak hafal. Tapi itu sudah pasti kok," lanjut dia.

Anggaran juga diperuntukan bagi pengadaan blangko. Diketahui blangko merupakan salah satu yang menghambat penyaluran e-KTP di masyarakat.

Dengan anggaran tersebut, Tjahjo memastikan April 2017 seluruh masyarakat yang sudah berhak bisa mendapatkan e-KTP.

"Mudah-mudahan April 2017 besok ini sudah bisa dicetak," lanjut dia.

Catatan pemberitaan Oktober 2016, ada 182 juta warga negara yang masuk syarat mendapatkan e-KTP.

Dari jumlah itu, 168 juta warga telah melakukan perekaman. Namun, jumlah e-KTP yang sudah dicetak mencapai 172 juta.

(Baca: Mendagri: Perekaman Data E-KTP Tetap Berjalan)

Angkanya lebih tinggi lantaran ada fisik e-KTP yang rusak, hilang dan lain-lain. Data mencatat, masih ada 14 juta warga yang belum mendapatkan fisik e-KTP.

Jumlah itu dipastikan bertambah lantaran dalam jangka waktu Oktober 2016 hingga Maret 2017, ada warga negara yang memasuki usia dewasa dan berhak memiliki kartu identitas.

Kompas TV Kementerian Dalam Negeri Tender Ulang Proyek KTP Elektronik

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com