Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

UN Tak Mesti Pakai Komputer

Kompas.com - 14/03/2017, 17:19 WIB

JAKARTA, KOMPASUjian nasional berbasis komputer hanya diperuntukkan bagi sekolah-sekolah yang memiliki fasilitas komputer dan terjangkau jaringan internet memadai. Sekolah yang belum memiliki fasilitas tersebut melakukan ujian nasional berbasis kertas dan pensil.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menegaskan hal itu di Jakarta, Senin (13/3), terkait pelaksanaan ujian nasional jenjang SMP/MTs setara dan SMA/MA/SMK setara pada April mendatang.

"UNBK (ujian nasional berbasis komputer) tidak diwajibkan. Jika di suatu daerah sekolah yang memiliki komputer lebih banyak daripada sekolah yang tidak memiliki komputer, UNBK boleh dilakukan dengan cara menumpang," kata Muhadjir.

Namun, menumpang UNBK di sekolah lain hanya diizinkan jika sekolah yang ditumpangi benar-benar memiliki cukup sarana. Dalam satu hari, UNBK dilakukan tiga gelombang. Gelombang ketiga diperuntukkan bagi sekolah yang menumpang.

Muhadjir mengungkapkan, sekolah umumnya menyukai UNBK karena pengawasan lebih mudah. Risiko kecurangan juga jauh berkurang dibandingkan ujian nasional berbasis kertas dan pensil (UNKP). Sebab, soal di UNBK baru diketahui ketika siswa sudah memasukkan nama dan kata sandi ketika mulai ujian. Sebaliknya, di UNKP ada risiko kebocoran soal karena prosesnya manual, bukan digital daring.

UNBK juga berfungsi sebagai pemetaan kecukupan sarana pendidikan. Jumlah sekolah yang tidak memiliki komputer akan terlihat jelas. Jadi, pengadaan komputer bisa lebih akurat.

Tak siap infrastruktur

Sejumlah daerah menyatakan belum siap menggelar UNBK karena keterbatasan infrastruktur. Sebagian besar SMP/sederajat di Garut, Jawa Barat, belum siap menggelar UNBK tahun ini. "Hanya tujuh SMP/sederajat yang siap UNBK. Sisanya hanya bisa menggelar ujian nasional menggunakan kertas dan pensil," kata Kepala Dinas Pendidikan Garut Mahmud.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jawa Barat pada 2015 yang dirilis 2016, total jumlah SMP/sederajat di Garut adalah 600 sekolah dengan 151.316 siswa. Dengan jumlah itu, berarti hanya sekitar 1 persen SMP/sederajat di Garut yang siap menyelenggarakan UNBK.

Kondisi ini sudah dilaporkan Kepala Dinas Pendidikan Garut kepada Badan Standar Nasional Pendidikan dalam surat tertanggal 8 Februari 2017.

Mahmud mengatakan, keterbatasan sarana dan prasarana adalah kendala terbesar. Daerah itu juga terkendala minimnya sumber daya manusia yang siap menjadi teknisi teknologi informasi, kurangnya sosialisasi, dan ketidaksiapan siswa.

"Tidak banyak sekolah di Garut yang memiliki komputer untuk dipakai serentak dalam UNBK. Ujian menggunakan pensil dan kertas menjadi alternatif paling tepat di tengah keterbatasan ini," ujarnya.

Kepala MTs Satu Atap Riyadlul Huda di Desa Sukawangi, Kecamatan Singajaya, Asep Ahmad Yusuf mengatakan, sekolahnya hanya memiliki satu komputer yang bisa beroperasi. Itu pun digunakan untuk menunjang tata usaha dan administrasi sekolah.

Situasi serupa dialami SMP Negeri 1 Bomomani di Dogiyai, Papua. Menurut kepala sekolah, Siska Tagi, listrik belum mengalir di wilayah itu sehingga tak mungkin UNBK dilakukan. Soal ujian biasanya sampai sehari sebelum UN digelar. Selama ini, soal tidak pernah datang terlambat meski untuk ke Bomomani butuh delapan jam perjalanan darat dari Nabire. (DNE/BKY/CHE)

 

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 14 Maret 2017, di halaman 11 dengan judul "UN Tak Mesti Pakai Komputer".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com