PPP Romi: Lulung Masih Pimpinan DPRD DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy memastikan Abraham Lunggana atau yang akrab disapa Haji Lulung masih pada posisinya sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.

Bahkan, menurutnya secara yuridis, Lulung juga masih terdaftar sebagai kader PPP. Hal itu diungkapkannya menyusul pemecatan Lulung oleh Djan Faridz Senin (13/3/2017) kemarin.

"Dia masih ada di posisinya (sebagai kader PPP dan pimpinan DPRD DKI)," kata Romahurmuziy saat dikonfirmasi, Selasa (14/3/2017).

Politisi yang akrab disapa Romi itu menegaskan, kepengurusannya lah yang memiliki legalitas hukum. Ole karena itu, Djan Faridz tak memiliki kewenangan secara hukum memecat kader dari partai.

"Lucu saja. Djan enggak punya legalitas, kok mecat. Seribu kali pecat juga enggak ngaruh, kok," tuturnya.

(Baca: Lulung: Saya Bilang Ini Pemecatan Lucu-lucuan)

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menjelaskan, posisi Djan Faridz sebagai ketua umum tidak memiliki legalitas berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Oleh karena itu, keputusan Djan Faridz terhadap Lulung dan sembilan anggota DPRD DKI dari Fraksi PPP lainnya dianggap tidak memiliki implikasi yuridis.

"Haji Lulung masih anggota PPP meski sudah tidak lagi menjadi sudah tidak lagi menjadi Ketua DPP PPP karena sudah ada Muswil PPP DKI delapan bulanan yang lalu yang memilih Abdul Azis sebagai Ketua DPW baru," ucap Anggota Komisi III DPR RI itu.

Adapun alasan Djan memecat Lulung dan sembilan anggota PPP lainnya itu terkait sikap dan pernyataan dukungan terhadap pasangan calon Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta putaran kedua.

Sikap Lulung dinilai bertentangan dengan keputusan DPP PPP yang mendukung pasangan calon nomor pemilihan 2, yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Syaiful Hidayat.