Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ajak Pengusaha Korea Investasi di Bidang Kreatif dan Pariwisata

Kompas.com - 14/03/2017, 11:08 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengajak para pengusaha asal Korea Selatan untuk berinvestasi di bidang kreatif dan pariwisata.

Ajakan ini disampaikan Jokowi saat membuka Indonesia-Korea Business Summit 2017 di Jakarta, Selasa (14/3/2017).

Jokowi mengatakan, Korea Selatan saat ini adalah investor ketiga terbesar di Indonesia setelah Singapura dan Jepang.

Perusahaan Korea banyak berkontribusi ke berbagai industri seperti baja, minyak dan gas bumi, dan garmen.

Industri itu sudah memberikan pekerjaan kepada 900.000 rakyat Indonesia. Namun, Jokowi merasa investasi itu belum cukup.

"Saya ingin mengajak Anda semua untuk mengambil langkah selanjutnya ke dalam industri kreatif dan industri pariwisata," ucap Jokowi.

Jokowi mengatakan, Indonesia adalah negara dengan luas yang sangat besar. Dari barat ke timur Indonesia, jaraknya hampir sama dari London ke Dubai.

Indonesia juga, lanjut Jokowi, adalah negara yang indah, dengan masyarakatnya yang sangat ramah dan hangat.

"Kita adalah negara tropis, surga kepulauan," ucap Jokowi.

Jokowi lalu menyinggung mengenai Pulau Bali, yang saat ini sudah terkenal di dunia. Menurut Presiden, Indonesia memiliki banyak tempat yang tidak kalah hebatnya dari Bali.

"Oleh karenanya, pemerintah saya sudah meluncurkan program yang disebut sebagai 10 Bali baru," ucap Jokowi.

Sepuluh tempat wisata itu, yakni Danau Toba (Sumut), Belitung (Babel), Tanjung Lesung (Banten), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Candi Borobudur (Jateng), Gunung Bromo (Jatim), Mandalika Lombok (NTB), Pulau Komodo (NTT), Taman Nasional Wakatobi (Sulawesi Tenggara), dan Morotai (Maluku Utara).

Menutup pidatonya, Jokowi menyampaikan ajakan untuk berjalan-jalan di Indonesia dengan menggunakan bahasa Korea.

"Gatchi Gapsida, Kamsa Hamida (Ayo kita jalan-jalan bersama, terima kasih)," kata Jokowi disambut tepuk tangan hadirin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com