Putusan Praperadilan Dahlan Iskan Dibacakan Selasa Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim tunggal praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan membacakan putusan atas gugatan yang diajukan mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan, Selasa (14/3/2017).

Dahlan menggugat Kejaksaaan Agung atas penetapan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan mobil listrik.

"Besok (hari ini) sidang praperadilan diputuskan," ujar pengacara Dahlan, Yusril Ihza Mahendra melalui pesan singkat, Senin (13/3/2017).

Rencananya, sidang digelar sekitar pukul 10.00 WIB. Yusril meyakini kliennya bukan pelaku utama dalam kasus tersebut sehingga penetapan tersangka tidak sah.

Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah lebih dulu memproses hukum Direktur PT Sarimas Ahmadi Pratama, Dasep Ahmadi yang kini sudah berkekuatan hukum tetap.

Yusril menyebut pihaknya keberatan atas penetapan tersebut karena Kejaksaan dianggap belum menerima salinan putusan kasasi dari Mahkamah Agung.

Kemudian, adanya perubahan hukum berupa putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah delik korupsi dari delik formil jadi delik materiel.

Namun, Kejaksaan Agung meyakini bahwa penetapan tersangka Dahlan sudah sah. Buktinya tak hanya petikan putusan kasasi MA, tapi juga keterangan para saksi selama proses penyidikan dan dugaan kerugian negara.

(Baca juga: Yusril: Dahlan Iskan Bukan Pelaku Utama Mobil Listrik)

Kepala Subdirektorat Penyidikan Tindak Pidana Korupsi pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Yulianto, meyakini penyidik mengantungi lebih dari dua alat bukti untuk menjerat Dahlan.

Kejaksaan Agung juga memegang bukti kuat yaitu hasil penghitungan kerugian negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebesar Rp 28.993.818.181.

"Petikan putusan hanya penguat, sebagai pelengkap alat bukti jaksa penyidik," kata Yulianto.

(Baca juga: Putusan MA Bukan Satu-satunya Bukti untuk Jerat Dahlan Iskan)

Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) menetapkan Dahlan Iskan sebagai tersangka pengadaan mobil listrik setelah menerima salinan putusan kasasi MA yang menghukum pihak swasta pengadaan mobil tersebut, Dasep Ahmadi.

Dasep Ahmadi merupakan Direktur PT Sarimas Ahmadi Pratama di tingkat pertama divonis 7 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp 17,1 miliar atau diganti hukuman 2 tahun penjara.

Dalam putusan, MA menyebutkan Dahlan terlibat atau secara bersama-sama atas perbuatan yang dilakukan oleh Dasep Ahmadi tersebut.

Mahkamah Agung menyebutkan dalam putusan kasasi Dasep Ahmadi bahwa pembuatan 16 mobil listrik itu tidak melalui tender sesuai ketentuan Kepres 54 Tahun 2010 tetapi dengan penunjukan langsung atas keputusan Dahlan Iskan.

Perusahaan pimpinan Dasep menjadi penyedia sarananya. Alih-alih membuat mobil listrik, Dasep justru memodifikasi mobil lain dengan hanya mengganti mesinnya.