Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi, JK, Novanto, dan Elite Parpol Ngobrol soal Kasus E-KTP

Kompas.com - 13/03/2017, 17:25 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para elite partai politik sempat berkumpul dan membahas kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) yang saat ini sudah memasuki masa persidangan.

Pertemuan itu terjadi usai pelantikan 17 duta besar di Istana Negara, Jakarta, Senin (13/3/2017) siang ini.

Acara pelantikan sebenarnya usai pukul 14.30 WIB. Namun, para elite politik yang menghadiri pelantikan baru keluar dari Istana Negara pukul 15.19 WIB.

(Baca: Disebut Dalam Dakwaan Kasus E-KTP, Golkar Pertimbangkan Langkah Hukum)

Ada Ketua Umum Partai Golkar yang juga Ketua DPR Setya Novanto, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, serta Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah.

Mereka kompak keluar berbarengan. Sementara para tamu undangan, menteri dan sebagian dubes yang dilantik sudah keluar dari istana lebih dulu.

Surya Paloh mengaku sempat ada perbincangan dengan Jokowi dan JK usai pelantikan Dubes. Menurut Surya, perbincangan berlangsung dalam suasana santai dan banyak diselingi gurauan.

"Tadi jokes sedikit. Barangkali kalau ada usulan dubes ke depan, mungkin bisa Bang Fahri. Ditanya negara mana, di Vatikan cocok. Gabungkan Vatikan dan Arab Saudi," kata Surya Paloh.

Fahri dan yang lain langsung tertawa mendengar pernyataan Surya itu.

Sementara, Fadli Zon mengatakan, perbincangan juga diikuti oleh Iriana Jokowi dan Mufidah Kalla.

(Baca: Menurut PDI-P, Tak Perlu Hak Angket E-KTP)

Banyak hal menarik dibahas, tak terkecuali masalah kasus korupsi E-KTP yang menyeret nama sejumlah politisi, termasuk Setya Novanto.

"Termasuk juga E-KTP disinggung informasinya dari mana dan sebagainya. Lalu soal Freeport dan lain-lain. Ya ini lah, sharing aja. Kan besok rencananya ada rapat, diundang semua pimpinan lembaga tinggi negara," ucap Fadli.

Politisi Golkar yang dilantik sebagai Duta Besar Selandia Baru, Tantowi Yahya, mengaku sempat menyaksikan dari jauh perbincangan itu.

(Baca: Soal Nama-nama di Kasus E-KTP, KPK Tegaskan Informasi Tak Hanya dari Nazaruddin)

Tantowi mengaku senang, Jokowi-JK, pimpinan DPR dan pimpinan Parpol bisa memanfaatkan berbagai kesempatan untuk berbincang dan bertukar pikiran.

"Tapi sekarang saya tidak diajak lagi karena sekarang sudah beda statusnya," seloroh Tantowi.

Kompas TV Presiden Joko Widodo geram soal korupsi mega proyek E-KTP yang membuat pelayanan kepada warga jadi terhambat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com