Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Dorong Penggunaan Nuklir untuk Tujuan Damai

Kompas.com - 13/03/2017, 14:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan pentingnya penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai kepada negara-negara penandatangan Perjanjian Nonproliferasi Nuklir atau Non-Proliferation Treaty (NPT).

"Energi nuklir dengan tujuan damai itu adalah salah satu pilar yang terus didorong oleh Indonesia," kata Retno setelah membuka Pertemuan dan Dialog Regional terkait Perjanjian Nonproliferasi Nuklir untuk Kawasan Asia Pasifik di Jakarta, Senin (13/3/2017).

Perjanjian Nonproliferasi Nuklir adalah perjanjian yang ditandatangani pada 1 Juli 1968 yang membatasi kepemilikan senjata nuklir.

Tercatat sebanyak 190 negara menandatangani perjanjian yang memiliki tiga pilar utama tersebut yaitu nonproliferasi, perlucutan dan hak menggunakan teknologi nuklir untuk kepentingan damai.

"Oleh karena itu, posisi Indonesia selalu konsisten bahwa di dalam implementasi NPT tiga pilar ini harus dilakukan secara seimbang," kata Menlu.

Menlu menegaskan bahwa dengan situasi internasional yang cukup menantang saat ini, maka negara anggota harus berkomitmen mengenai keberhasilan dan kemajuan yang harus dicapai dalam implementasi NPT.

Sementara itu Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Hasan Kleib berharap lima negara besar pemilik senjata nuklir, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, China, dan Russia, untuk segera menepati janjinya melakukan negosiasi guna mencapai pengurangan menuju penghapusan senjata nuklir secara total.

Sebanyak perwakilan dari 26 negara di kawasan Asia Pasifik menghadiri pertemuan yang berlangsung di Jakarta dari 13-14 Maret tersebut.

Pertemuan tersebut adalah rangkaian persiapan pelaksanaan pertemuan Komite Persiapan NPT pertama yang akan diselenggarakan pada 2-21 Mei 2017 di Wina, Austria.

Komite Persiapan NPT akan menggelar tiga kali pertemuan sebelum pelaksanaan Konferensi Review pada 2020.

Kompas TV Beragam komentar pedas Presiden Donald Trump juga membuat telinga sejumlah pemimpin dunia panas. Salah satunya tentu saja Iran. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengabaikan peringatan yang dikeluarkan pemerintahan Trump, terkait uji misil Iran beberapa waktu lalu. Dalam pidato pertamanya sejak Trump resmi jadi Presiden Amerika Serikat, Khamenei justru menilai Negeri Uncle Sam kini mulai membuka kedoknya. Hubungan negara ini dengan Amerika Serikat kembali panas, setelah Trump melayangkan peringatan dan menyebut Iran sebagai negara pendukung teror. Padahal, relasi kedua negara sempat membaik, selepas diresmikannya perjanjian nuklir Iran.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com