Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kekerasan terhadap Perempuan Paling Banyak Terjadi di DKI Jakarta

Kompas.com - 07/03/2017, 22:43 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komnas Perempuan mencatat bahwa kekerasan terhadap perempuan masih kerap terjadi sepanjang 2016, di seluruh provinsi di Indonesia.

Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan mencatat terjadi 13.602 kekerasan yang dialami perempuan. Pulau Jawa masuk dalam tiga besar tempat terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

DKI Jakarta menempati posisi pertama dengan 2.552 kasus. Kemudian, disusul oleh Jawa Timur 1.635 kasus, Jawa Barat 1.377 kasus, dan Jawa Tengah 1.123 kasus.

Ketua Subkomisi Pemantauan Komnas Perempuan Indraswari mengatakan, kekerasan terhadap perempuan tidak memiliki keterkaitan dengan status ekonomi maupun tingkat pendidikan. Kekerasan itu terjadi di semua golongan masyarakat.

"Kalau kita bicara kekerasan, lintas ekonomi, sosial budaya. Tidak terkait dengan semakin tinggi pendidikan, status sosial dan ekonomi maka kekerasan turun," kata Indraswari di gedung Komnas Perempuan, Jakarta, Selasa (7/3/2017).

Indraswari mengatakan, Komnas Perempuan menerima laporan pengaduan kekerasan dari berbagai macam golongan, mulai dari ekonomi, usia, agama, etnis, pendidikan, dan profesi.

Menurut Indraswari, kekerasan tersebut terjadi karena adanya ketimpangan relasi gender antara laki-laki dengan perempuan. Perempuan dianggap berada pada posisi di bawah laki-laki.

Dari 13.602 kasus kekerasan yang terjadi, 75 persen atau 10.205 kasus kekerasan terjadi di ranah personal, yakin kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sisanya dilakukan di ranah komunitas dengan 23 persen atau 3.092 kasus, dan ranah negara dengan 305 kasus.

"Di komunitas, perkosaan paling tinggi. Terjadi juga di lapangan kerja, dalam pendidikan, dialami buruh migran," ujar Indraswari.

Kompas TV Menjelang peringatan Hari Perempuan Internasional pada tanggal 8 Maret, sejumlah lembaga perempuan melakukan aksi "women's march" atau parade perempuan bersatu di Jakarta.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com