Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hakim yang Vonis Mati Terdakwa Kasus Narkoba Dilaporkan ke KY

Kompas.com - 07/03/2017, 13:21 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat merasa ada kejanggalan dalam putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menjatuhkan vonis mati terhadap terdakwa Santa alias Aliang (43) terkait kasus narkoba.

Koordinator Advokasi LBH Masyarakat Muhammad Afif mengatakan, putusan hakim dibacakan pada hari yang sama dengan pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 3 Maret 2017.

"Tuntutan, lalu diskors 30 menit, diskors lagi lima menit, langsung pembacaan putusan. Jadi putusan sebenarnya sudah disiapkan," ujar Afif di gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Selasa (7/3/2017).

Karena itulah majelis hakim yang diketuai oleh Hanry Hengki Suatan dengan anggota Zuhardi dan Bestman Simarmata, diadukan ke KY.

Afif menduga, hakim sengaja mengebut persidangan tersebut karena keterbatasan masa penahanan.

Ia juga curiga ada semacam taktik jaksa untuk mengulur waktu persidangan sehingga kesempatan bagi terdakwa sangat singkat.

"Yang mestinya hari ini ditunda, lalu berikutnya ditunda lagi. Alasannya hakim anggotanya tidak lengkap, si saksi tidak ada, jaksanya tidak koordinasi, penerjemah tidak ada," kata Afif.

Santa dan tim kuasa hukum hanya diberikan waktu 30 menit untuk menyusun nota pembelaan.

Padahal, jaksa penuntut umum diberikan waktu lebih dari satu pekan untuk menyusun tuntutan.

"Jadi sejak awal persidangan ini digelar formalitas belaka. Hakim juga ada judge duluan terhadap terdakwa," kata Afif.

Afif mengatakan, dalam persidangan, para saksi tidak menyebut adanya keterlibatan Santa dalam transaksi narkotika.

Kecuali empat saksi polisi yang melakukan penyidikan. Saat pemeriksaan terdakwa pun hakim tidak menggali lagi keterangan Santa.

"Cuma nanyanya begini, 'apakah yang disampaikan terdakwa di hadapan penyidik sudah benar?' Hanya pertanyaan itu aja. Ya terdakwa bilang tidak benar," kata Afif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Nasional
Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Nasional
Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Nasional
Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Nasional
Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Nasional
Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Nasional
KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

Nasional
“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Jokowi Resmikan 147 Bangunan Pascagempa dan 3 Ruas Jalan Daerah di Sulbar

Jokowi Resmikan 147 Bangunan Pascagempa dan 3 Ruas Jalan Daerah di Sulbar

Nasional
Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

Nasional
Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Nasional
Jokowi Bakal Siapkan Proses Transisi Pemerintahan Baru Usai Putusan MK

Jokowi Bakal Siapkan Proses Transisi Pemerintahan Baru Usai Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com