Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Waktu Tempuh Pelabuhan Merak-Bakauheni Dipersingkat

Kompas.com - 06/03/2017, 13:36 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa Provinsi Lampung merupakan pintu gerbang yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa.

Untuk itu, Jokowi meminta dilakukan langkah-langkah perbaikan yang sistemik dan menyeluruh terhadap penyeberangan antar Pelabuhan Bakauheni, Lampung, dan Merak, Banten.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengenai evaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas di Provinsi Lampung, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/3/2017).

"Mulai dari waktu tunggu sandar yang masih agak lama, sarana prasarana pendukung yang kurang representatif dan masih rendahnya aksesibilas menuju ke pelabuhan," kata Jokowi.

Gubernur Lampung Ridho Ficardo menyadari harus ada perbaikan layanan, khususnya terkait waktu tempuh antara Bakauheni-Merak dan sebaliknya. Apalagi dengan sudah dibangunnya tol lintas Sumatera.

"Dengan adanya jalan tol di Provinsi Lampung, begitu bagusnya jalan, yang kami khawatirkan di Merak-Bakauheni terjadi bottlenecking," ucap Ridho usai rapat.

Ridho mengatakan, sebenarnya Merak-Bakauheni dan sebaliknya bisa ditempuh dalam waktu hanya satu jam. Hal ini dibuktikan saat pertama kali Jokowi kunjungan kerja ke Lampung, November 2014 lalu.

Saat itu, kapal Roro yang ditumpangi Jokowi hanya butuh waktu satu jam untuk menyebrang dari Merak ke Bakauheni. Namun, karena waktu tunggu yang lama, umumnya masyarakat harus memakan waktu hingga 3-4 jam.

"Artinya kalau bisa untuk Presiden, kenapa tidak bisa untuk masyarakat umum?" ucap Ridho.

Ridho menengarai masalah waktu tempuh ini bisa diatasi dengan memisahkan antara kapal yang mengangkut orang dan barang. Selain itu, kata dia, dibutuhkan juga kenaikan tarif untuk penambahan kapal hingga perbaikan dermaga pelabuhan.

"Mungkin tarif naik sedikit enggak apa-apa asal ada peningkatan kualitas," ucap Ridho.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com