Mendagri Akan Evaluasi Kendala Penggunaan Hak Pilih di Pilkada 2017 - Kompas.com

Mendagri Akan Evaluasi Kendala Penggunaan Hak Pilih di Pilkada 2017

Fachri Fachrudin
Kompas.com - 03/03/2017, 18:06 WIB
KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11/2016)

KUPANG, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai, pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 berjalan cukup baik.

Akan tetapi, ia mengakui ada sejumlah kendala yang dihadapi. Salah satunya, terkait penggunaan hak pilih.

"Khususnya penggunaan hak pilih masyarakat yang masih terhambat," kata Tjahjo, seusai menghadiri acara peringatan HUT ke-67 Satpol PP dan ke-55 Perlindungan Masyarakat (Linmas), di Kupang, NTT, Jumat (3/3/2017).

Kendala-kendala yang dihadapi masyarakat akan dievaluasi bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Evaluasi ini juga sebagai persiapan menyongsong pesta demokrasi 2019 mendatang. 

"Persiapan evaluasi Pilkada, Pileg (pemilihan legislatif) dan Pilpres (pemilihan presiden)," kata dia.

Sementara, terkait jadwal pelantikan kepala daerah pemenang pilkada, Tjahjo belum bisa memastikan.

Saat ini, 49 pasangan calon masih menunggu proses penyelesaian sengketa perolehan suara di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sambil menunggu (pemungutan suara) putaran kedua, kemudian ada beberapa daerah yang mengajukan pemungutan ulang," kata politisi PDI-P tersebut.

Pemungutan suara Pilkada Serentak 2017 dilaksanakan di 101 daerah pada Rabu (15/2/2017) lalu.

Rinciannya, 7 provinsi menggelar Pemilihan Gubernur, sementara pemilihan wali kota digelar di 18 daerah. Sementara, pemilihan bupati di 76 kabupaten.

Hingga Jumat sore, ada 49 permohonan sengketa pilkada yang diajukan ke MK.

Rinciannya, 45 permohonan sengketa pemilihan bupati/wali kota, dan 4 sengketa pemilihan gubernur.

Kompas TV Hasil analisis yang dilakukam lembaga pemantau independen Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat, menunjukkan tingkat partisipasi warga jakarta dalam pilkada lalu, hampir memenuhi target Komisi Pemilihan Umum. JPPR menyebut tingkat partisipasi warga mencapai 77% dan hampir memenuhi target KPU yakni 77,5%. JPPR menilai tingkat partisipan tinggi karena kandidat bisa menyampaikan visi misi dengan baik kepada pemilih. Sementara itu, salah satu faktor yang menyebabkan pemilih golput adalah masalah data pemilih, seperti e-KTP dan surat keterangan. JPPR memprediksi, tingkat partisipan pada putaran kedua bisa meningkat, jika masalah data pemilih bisa diselesaikan oleh KPU DKI Jakarta. Selain itu, 2 paslon juga harus bisa menarik suara nomor urut 1. Salah satu caranya adalah dengan koalisi bersama partai pengusung nomor urut 1.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisFachri Fachrudin
EditorInggried Dwi Wedhaswary
Komentar

Terkini Lainnya


Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM