Cari Calon Hakim MK, Pansel Diminta Aktif Terjun ke Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menyarankan Panitia Seleksi Hakim Konstitusi untuk lebih aktif dalam mencari calon hakim.

Menurut Feri, selain membuka pendaftaran, sedianya pansel juga terjun ke masyarakat mencari figur-figur yang dinilai kompeten.

"Kalau perlu datangi kampus-kampus atau aktivis-aktivis di bidang tata negara yang memiliki figur tepercaya. Mereka harus promo dan didorong untuk bergabung di Mahkamah Konstitusi (MK)," kata Feri usai diskusi "Judicial Review secara terbuka di MA, Mungkinkah?" di Jakarta, Rabu (1/3/2017).

Feri menilai, kabar seputar MK beberapa waktu belakangan akan mempengaruhi minat masyarakat untuk mendaftar. Salah satunya, terkait ketidakinginan MK untuk diawasi, meski dua kali terjerat kasus suap.

Selain itu, singkatnya waktu pendaftaran juga menjadi faktor sedikitnya masyarakat yang mendaftar menjadi calon hakim konstitusi.

Oleh karena itu, lanjut Feri, pansel harus berinisiatif mencari sosok-sosok yang dinilai mampu mengemban tugas sebagai hakim konstitusi.

"Menurut saya harus ada kerja ekstra dari pansel agar memanggil putra-putra terbaik Indonesia untuk mau benahi MK yang sekarang sudah mulai dipertanyakan," kata peneliti Center for International and Alumni Relation (CIAR) tersebut.

(Baca juga: Pansel Hakim MK Diminta Waspadai Potensi Terpilihnya Mafia Sengketa Pilkada)

Dikonfirmasi secara terpisah, anggota pansel hakim konstitusi, Sukma Violetta mengatakan bahwa hingga Rabu (1/3/2017) sore, tercatat ada 18 nama yang sudah mendaftar.

Namun, Sukma tidak bisa mengungkapkan nama-nama yang sudah terdaftar tersebut. Sebab, para calon hakim konstitusi yang lolos tahap seleksi administrasi baru akan diumumkan pada 10 Maret 2017.

"Sampai pukul 16.00 WIB tadi ada 18 orang," kata Sukma, yang juga Wakil Ketua Komisi Yudisial.

Tahap pendaftaran akan berakhir pada Jumat (3/3/2017). Proses seleksi ini dilakukan untuk mengganti hakim Patrialis Akbar yang tersangkut kasus dugaan korupsi.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) merekomendasikan pemberhentian secara tidak hormat terhadap Patrialis. Dalam pertimbangannya, MKMK menilai Patrialis melanggar etik berat lantaran membocorkan putusan perkara yang sifatnya rahasia.