Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kunjungan Luar Negeri Pansus Pemilu Belum Dapat Lampu Hijau Ketua DPR

Kompas.com - 28/02/2017, 17:51 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana kunjungan kerja luar negeri Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) belum sepenuhnya mendapat lampu hijau dari pimpinan DPR.

Ketua DPR RI Setya Novanto menyebutkan, pimpinan telah mengevaluasi rencana tersebut. Menurut dia, keputusan akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Mengenai Pansus Pemilu, memang ada beberapa hal di daerah. Perlu ada masukan karena ada kemiripan-kemiripan yang berkaitan dengan masalah mengenai cara pemilihan, dapil," ujar Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/2/2017).

"Tapi itu sudah saya evaluasi apakah dengan waktu yang singkat ini bisa," kata dia.

Ia menambahkan, seandainya bisa dilakukan, bisa jadi ada pembagian tugas yang dilakukan Pansus sehingga tak semuanya ikut kunjungan kerja ke luar negeri.

Sedangkan anggota yang tak ikut kunjungan kerja bisa menetap dan mengerjakan tugas-tugas Pansus yang harus diselesaikan. Novanto berharap Pansus dapat tetap bekerja meski DPR tengah dalam masa reses.

"Ya, tetap. Reses tetap kami bahas. Kami beri kesempatan pada mereka untuk bekerja," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah minta seluruh pihak untuk melihat kunjungan kerja DPR ke luar negeri tidak melulu sebagai sesuatu yang di luar fungsi DPR atau seolah hanya menghambur-hamburkan uang.

Menurut dia, hal tersebut termasuk memperkuat fungsi diplomasi DPR dengan negara lain.

"Seperti undang Raja Salman ke DPR, itu kan memperkuat fungsi diplomasi. Memang tugas DPR adalah membantu armada diplomasi dunia di seluruh dunia," ujar Fahri.

Adapun dua negara yang akan dituju Pansus Pemilu adalah Jerman dan Meksiko. (Baca: Pansus RUU Pemilu Akan Studi Banding ke Meksiko dan Jerman)

Ketua Pansus Lukman Edy menyatakan, studi banding ke Jerman diperlukan untuk mencontoh sistem pemilu di Jerman yang sebelumnya banyak digunakan di Indonesia.

Selain itu, Jerman dikatakan tengah mengevaluasi penggunaan voting elektronik atau e-voting dalam pemilu. Indonesia saat ini berencana menggunakan e-voting dalam pemilu.

Sedangkan kunjungan ke Meksiko bertujuan untuk mempelajari badan peradilan pemilu yang dinilai punya rekam jejak yang bagus.

(Baca juga: Ke Meksiko dan Jerman, Ini yang Bakal Dipelajari Pansus RUU Pemilu)

Kompas TV DPR dan Pemerintah Bahas Revisi UU Pemilu
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com