Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Jajaki Ulang Kerja Sama Ketenagakerjaan dengan Arab Saudi

Kompas.com - 27/02/2017, 22:55 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani mengatakan, kedatangan Raja Salman ke Indonesia merupakan momen yang tepat bagi Pemerintah Indonesia untuk menjajaki ulang pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi.

Sebagai negara tujuan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terbesar, Arab Saudi menjadi mitra strategis Indonesia dalam kerja sama di bidang ketenagakerjaan.

Akan tetapi, saat ini, pengiriman TKI ke Arab Saudi tengah dibekukan karena kerapnya terjadi kekerasan terhadap para TKI.

“Yang harus disampaikan pemerintah pertama kepada Raja arab adalah menyampaikan situasi yang membuat kita melakukan moratorium. Setelah itu baru minta ada perimbangan kebijakan di Arab dengan kita,” kata Irma, saat dihubungi, Senin (27/2/2017).

Pemerintah Indonesia harus meminta kepastian perlindungan hukum dari Arab Saudi terhadap para TKI yang bekerja di negara tersebut.

Kasus-kasus kekerasan yang menimpa para TKI disebabkan  minimnya perlindungan terhadap pekerja dalam aturan ketenagakerjaan di sana.

“Jadi bisa saja pengiriman TKI dilanjutkan sepanjang kebijakan di Arab bisa diterima dan sesuai dengan kebijakan kita. Harus jelas, prosedur dan perlindungan hukum. Kalau bisa dibicarakan kembali, tak masalah moratorium dicabut,” papar Irma.

Jikamoratorium resmi dicabut, pemerintah juga diingatkan untuk memperketat pengiriman TKI, dengan membekalinya pengetahuan yang cukup.

Selain itu, pemerintah harus mempersiapkan seluruh data kependudukan yang mudah diakses jika suatu saat ada TKI yang tersangkut permasalahan hukum. Tujuannya, agar pemerintah dapat dengan mudah memberi bantuan hukum.

“Sediakan desk care atau posko pengaduan TKI di KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) di Arab untuk bantuan bila TKI tersangkut masalah di sana,” kata politisi Partai Nasdem itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com