Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 24/02/2017, 13:46 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo yang satu mobil di kendaraan dinasnya dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Menurut Fahri, seharusnya Jokowi tak melakukan itu karena berkaitan dengan etika.

Hal itu terkait status Ahok yang menjadi terdakwa kasus dugaan penistaan agama.

Sikap Jokowi dianggapnya tak pantas jika berkaca pada dinamika politik di Pilkada DKI Jakarta.

"Jadi rasa etika Jokowi hancur sebetulnya di situ. Itu disayangkan sekali harusnya Pak Jokowi punya etika yang benar," kata Fahri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/2/2017).

"Orang sudah jadi terdakwa bicara sama Presiden, masuk mobil Presiden, dan Presiden seperti enggak melihat apa-apa," lanjut dia.

Dengan situasi seperti ini, kata Fahri, Jokowi seharusnya tak melibatkan diri, sekalipun saat itu Ahok adalah sebagai Gubernur DKI, bukan peserta Pilkada.

"Semua yang dilakukan Gubernur DKI kampanye sekarang. Dia gunting pita ke sana kemari, meresmikan masjid. Itu semua kampanye," kata Fahri.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mendampingi Presiden Joko Widodo serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeldjono meninjau perkembangan proyek pembangunan simpang susun Semanggi, Kamis (23/2/2017).

Dari lokasi pembangunan simpang susun Semanggi, Jokowi, Basuki, dan Ahok melanjutkan kegiatan mereka dengan meninjau proyek pembangunan stasiun bawah tanah mass rapid transit (MRT) di Setiabudi, Jakarta Selatan.

Dalam perjalanan dari Semanggi menuju Setiabudi, Ahok terlihat menumpang mobil dinas kepresidenan berpelat RI 1 yang digunakan Jokowi.

Namun, saat akan meninggalkan lokasi, Ahok tidak langsung masuk ke dalam mobil Jokowi. Ahok terlihat sempat "celingak-celinguk" mencari mobil dinasnya.

Selama sekitar 20 detik, Ahok terlihat hanya berdiri di depan pintu mobil Jokowi.

Dia baru masuk ke dalam mobil Jokowi saat seorang ajudannya datang berlari dan terlihat memberitahukan sesuatu kepadanya.

Kompas TV Presiden Joko Widodo berjanji jembatan layang simpang susun Semanggi, Jakarta siap beroperasi bulan Juli dan diresmikan selambat-lambatnya 17 agustus tahun ini.Presiden meyakini jembatan layang ini mampu mengurangi 30-40 persen kemacetan di ibu kota. Usai meninjau proyek simpang susun Semanggi, Presiden meninjau proyek pembangunan MRT di kawasan Setiabudi, Jakarta
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com