Menanti kejutan Putaran Kedua Pilkada DKI - Kompas.com

Menanti kejutan Putaran Kedua Pilkada DKI

Algooth Putranto
Kompas.com - 23/02/2017, 09:12 WIB
DPA Media asing menilai Pilkada DKI Jakarta 2017 merupakan ujian bagi toleransi dan pluralisme.

KOMPAS.com - Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 sudah pasti berlangsung dua putaran. Satu pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylvia Murni bahkan langsung lempar handuk tak lama begitu hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei diumumkan.

Terlepas dari dinamika kemana arah suara partai pengusung dan pendukung Agus Harimurti Yudhoyono-Sylvia Murni, KPU DKI Jakarta sudah memastikan proses kampanye di putaran kedua tak akan seperti putaran pertama.

Dari jadwal yang dipublikasikan KPU DKI Jakarta, kampanye kedua paslon yaitu Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno baru akan berlangsung mulai 6 April hingga 15 April 2017.

Namun tidak seperti putaran pertama Pilkada, kampanye yang akan dilakukan para paslon hanya penajaman visi dan misi. Tak ada lagi kampanye terbuka seperti pada putaran pertama tidak akan ada. Sementara, kegiatan sosialisasi paslon melalui iklan di media massa dan online tetap dilakukan KPU DKI.

Untuk putaran kedua, yang bergerak di lapangan adalah KPU DKI untuk mensosialisasi agar warga datang ke TPS menggunakan hak pilihnya. Sosialisasi tersebut dilakukan KPU DKI mulai 4 Maret hingga 15 April 2017.

Aturan main putaran kedua Pilgub DKI ini tentu hal yang menarik. Ada keuntungan. Ada pula kerugian bagi kedua paslon. Bagi petahana, Ahok-Djarot aturan ini jelas adalah peluang karena praktis dengan hanya bekerja keras melanjutkan program mereka maka mata media sudah pasti mempublikasikan kegiatan mereka.

Apalagi sejumlah program Ahok dan Djarot memang selama ini telah berhasil dilaksanakan sehingga menciptakan efek testimonial dari masyarakat yang merasakan manfaat dan perubahan tersebut sehingga meluas dari mulut ke mulut atau viral melalui media sosial.

Bagi yang melek dan jujur, transformasi Jakarta ke arah yang lebih baik di tangan pasangan Ahok-Djarot sulit dihitung hanya dengan mengandalkan jari-jari di kedua tangan kita. Kalau tak percaya, mungkin karena Anda bukan warga Jakarta!

Lalu apa kerugian dari tidak adanya kampanye terbuka pada putaran kedua bagi Ahok-Djarot? Bukankah praktis kini kondisi Jakarta sudah jauh lebih baik? Jangan lupa, terjadinya genangan air di sejumlah wilayah DKI yang terjadi belakangan ini adalah potensi faktor pendegradasi kepercayaan masyarakat pemilih.

Ingat! Kemenangan Joko Widodo- Ahok pada Pilkada 2012, tidak bisa lepas dari bagaimana mereka menjual isu banjir Jakarta yang gagal diatasi oleh Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli. Hal ini pun mulai terlihat digarap Anies yang langsung berperahu karet ke Cipinang Melayu pada awal pekan ini.

Dan kita semua tahu bagi Jakarta, isu genangan alias banjir adalah komoditi politik penting selain isu kemacetan yang hingga kini belum cukup teratasi akibat tersendatnya penyelesaian sejumlah proyek infrastruktur angkutan massal, penataan sempadan sungai hingga reklamasi teluk Jakarta.

Sayangnya, seluruh keuntungan yang mungkin didapat paslon petahana berpotensi hilang sebab KPU DKI rupanya menegaskan keputusan agar Ahok-Djarot kembali cuti, meskipun Mendagri Tjahjo Kumolo berpendapat berbeda.

Jika akhirnya, Ahok-Djarot harus cuti maka artinya tim pemenangan paslon petahana harus meningkatkn penetrasi dan intensitas upaya penggalangan pemilih secara langsung. 
 
Dengan waktu yang tersisa, akan menarik melihat usaha apa yang akan dilakukan tim Ahok-Djrot secara instan untuk mencuri hati para pemilih pasangan Agus-Sylvi maupun para pemilih golput ideologis dan teknis pada putaran pertama Pilkada DKI.

Snob effect

Jika bicara tentang efek ikut-ikutan (bandwagon effect) yang umum menjangkiti masyarakat dengan tingkat literasi rendah maka ketidakmampuan paslon petahana karena keterbatasan waktu menyelesaikan persoalan Jakarta saat ini sudah pasti menjadi sasaran empuk paslon Anies-Sandiaga.

Pada sisi lain, masih berjalannya kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok masih menjadi jalan masuk bagi Anies-Sandi menggarap kantong suara yang ditinggalkan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylvia Murni dalam perspektif religio-ideological cleavages.

Jika menengok ke belakang, politik aliran Islam ala Clifford Geertz sempat memudar pada beberapa pemilu presiden dan pilkada DKI kali ini justru kembali diuji dalam Pilkada DKI kali ini. Apakah sosok Ahok mengulang kisah serupa Pemilu 1999 dimana saat itu partai Islam tradisional dan modern di Senayan menyatu dalam bungkus sentimen anti Presiden perempuan.

Sayangnya, saat ini, kita tidak dapat mengesampingkan faktor rasionalisme dan sekularisme yang telah membuat garis pemisah antara islam tradisionalis dan modernis menjadi kabur (Liddle, 2003) apalagi tak sedikit warga Jakarta adalah pemilih rasional sehingga sulit menggarap isu agama dalam bingkai emosional yang kuat tanpa terjadi sebuah momentum khusus.

Fakta lain, kedua paslon yang bertarung kali ini bukanlah kader dari partai-partai yang bertarung, kecuali Djarot Saiful Hidayat. Baik Ahok maupun Anies dan Sandi tidak lahir dari rahim ideologis partai, ketiganya bahkan tak ubahnya joki profesional bagi partai-partai pendukungnya.

Apalagi Jakarta yang diberkahi tingginya tingkat pendidikan dan akses informasi bukanlah pemilih dengan ikatan yang cukup kuat dengan partai. Bahkan cenderung, terjadi degradasi kepercayaan publik terhadap partai yang hasilnya menguatkan politik figur.

Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis tahun lalu bahkan menunjukkan bahwa partai politik merupakan lembaga negara yang paling tidak dipercaya masyarakat. Banyak janji, minim realisasi.

Bahkan fakta bahwa munculnya Ahok dan Anies yang notabene bukan orang partai merupakan bentuk respon politisi terhadap tingkat frustasi rakyat yang terus tergerus kepercayaan politiknya terhadap partai politik?

Artinya, jika kemudian kita bicara tentang kemana keberpihakan dukungan partai-partai Islam pendukung Agus –Sylvi seperti PAN, PKB dan PPP versi Romi maka pergerakan di tingkat elite politik tidak secara otomatis mencerminkan preferensi konstituennya.

Lihat saja, perolehan suara para paslon Pilgub DKI yang tidak secara tegas mencerminkan preferensi ideologi partai yang seharusnya relatif mirip dengan cluster politik legislator pemenang dalam Pemilihan Legislatif 2014.

Bahkan, jika paslon Anies-Sandi yang mencitrakan diri sebagai antithesis dari paslon Ahok-Djator tidak hati-hati dalam menjual diri dalam artian jika sebelumnya menjual citra santun lalu tiba-tiba terlalu cerewet melontarkan kritik cenderung fantasi, saya khawatir hal itu justru akan memicu timbulnya snob effect.

Dengan bahasa sangat sederhana snob effect adalah kondisi dimana konsumen akan tertarik untuk membeli produk yang ekslusif dan mahal contoh produk-produk high class yang akan diburu karena mendongkrak gengsi, namun akan dijauhi ketika banting harga.

Dalam kondisi tingkat kepercayaan terhadap parpol yang semakin rendah didukung rasionalitas akibat terbukanya akses informasi terhadap seluruh gerak gerik maupun rekam jejak para paslon, saya percaya putaran kedua Pilgub DKI akan kembali mengejutkan serupa Pemilu 2014.

EditorBambang Priyo Jatmiko
Komentar

Terkini Lainnya


Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM