Temui Wiranto, Sejumlah Ulama Bahas Penegakan Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menggelar pertemuan dengan sejumlah ulama di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (21/2/2017).

Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam tersebut antara lain dihadiri pengasuh Pesantren Tebuireng sekaligus tokoh ulama Nahdlatul Ulama, Salahuddin Wahid, dan Wakil Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Didin Hafiduddin.

Saat ditemui usai pertemuan, Didin mengaku banyak hal yang dibicarakan para ulama dengan Wiranto, mulai dari persoalan kebangsaan, penegakan hukum, keadilan, hingga dugaan praktik kriminalisasi yang dialami sejumlah ulama.

"Tadi hanya membicarakan hal biasa. Masalah yang sudah lama, seperti persoalan penegakan hukum, keadilan, soal kriminalisasi ulama," ujar Didin.

(baca: Polri Tegaskan Tak Ada Kriminalisasi Ulama)

Menurut Didin, Wiranto memberikan respons yang sangat baik dan berjanji akan menyampaikan hasil pembicaraan tersebut ke Presiden Joko Widodo.

Dia berharap pertemuan yang rencananya akan dilakukan oleh para ulama dengan Presiden Jokowi tidak membuat pengotak-ngotakan di kalangan ulama.

"Beliau (Wiranto) sangat responsif. Menyambut dan akan disampaikan oleh beliau kepada Presiden Jokowi. Kita berharap pertemuan dengan Presiden itu semua ulama, jangan terkotak-kotak," ucap Didin.

Didin menuturkan, pertemuan tersebut hanya menjadi langkah awal dari pertemuan pihak pemerintah dengan para ulama yang jumlahnya lebih banyak.

Hal tersebut digagas sebagai wadah bertukar pikiran antara pemerintah dan ulama.

Isu kriminalisasi ulama menjadi salah satu tuntutan massa aksi 212 di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa pagi.

Selain itu, mereka juga meminta MPR/DPR melayangkan surat kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait penonaktifan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI karena menjadi terdakwa kasus dugaan penistaan agama.