Pemuda Muhammadiyah Minta Pemerintah Sikapi Tegas Arogansi Freeport - Kompas.com

Pemuda Muhammadiyah Minta Pemerintah Sikapi Tegas Arogansi Freeport

Dani Prabowo
Kompas.com - 20/02/2017, 17:15 WIB
Lutfy Mairizal Putra Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak di Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat (23/9/2016)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar menyesalkan, arogansi sikap PT Freeport Indonesia yang menolak perubahan status operasi dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Ia berharap, pemerintah mengambil sikap tegas untuk menghadapi arogansi tersebut.

"Saya berharap, Presiden melalui Menteri ESDM Ignasius Jonan tidak kalah dan mengalah dengan arogansi PT FI kali ini. Publik pasti mendukung penuh upaya mengembalikan sumber daya alam Indonesia sepenuhnya untuk kepentingan rakyat Indonesia," kata Dahnil dalam keterangan tertulis, Senin (20/2/2017).

Menurut dia, pemerintah selama ini terkesan kalah dan menyerah apabila terjadi persoalan terkait alih status Kontrak Karya menjadi IUPK.

(Baca: Puluhan Pekerja Asing Mulai Tinggalkan Freeport)

Bahkan, upaya hilirisasi yang telah diundangkan melalui UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara belum sepenuhnya dijalankan oleh para pemegang Kontrak Karya.

"Sayangnya, pemerintah selama ini terang kalah, mengalah dengan dikalahkan dengan arogansi korporasi super besar seperti PT FI. Sementara, SDA kita dan hak hidup masa depan anak cucu kita sudah dieksploitasi besar-besaran oleh Amerika," ujar dia.

Ia menambahkan, pemerintah perlu menghentikan perspektif ekonomi yang hobi mengeksploitasi SDA namun lupa memikirkan masa depan. Untuk itu, pemerintah diharapkan dapat menunjukkan ketegasannya kali ini.

"Pemerintah harus menunjukkan bahwa kita adalah negara berdaulat, dan upaya hilirisasi terhadap pengelolaan SDA harus betul-betul dilakukan," ucap Dahnil.

Kompas TV Dalam aturan nomor 15 tahun 2017 yang diterbitkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Freeport tetap boleh meng-ekspor bahan tambang mentah meski belum membangun smelter. Berubahnya status Freeport jadi izin usaha pertambangan khusus tidak mengubah isi perjanjian dalam kontrak sebelumnya. Dalam headline Harian Kontan dengan judul "Izin Freeport Tetap Rasa Kontrak Karya", juru bicara Freeport menyatakan, Freeport tidak keberatan berubah jadi izin usaha pertambangan, asal semua isi pasalnya tetap sesuai kontrak karya. Kebetulan atau tidak, permintaan khusus dari Freeport ini dituangkan secara tertulis dalam peraturan Menteri ESDM nomor 15, yang tertulis kontrak karya jadi bagian yang tidak terpisahkan.

PenulisDani Prabowo
EditorSabrina Asril
Komentar