Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muncul di Istana, Badrodin Haiti Masih Dipanggil "Kapolri"

Kompas.com - 17/02/2017, 14:20 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Lama tak terdengar kabarnya, mantan Kepala Polri Jenderal (Purn) Badrodin Haiti, muncul di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/7/2017).

Badrodin menghadiri acara Pembiayaan Proyek Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) 2017.

Ia hadir sebagai Presiden Komisaris PT Waskita Karya, Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang konstruksi.

Kehadiran Badrodin menarik perhatian hadirin lain.

Banyak yang mengajaknya foto bersama dan bahkan ada beberapa orang yang memanggilnya dengan sebutan "Kapolri".

"Ya orang mau manggil namanya mungkin lupa. Makanya panggil Kapolri, padahal sudah bukan kapolri," kata Badrodin kepada wartawan.

Setelah pensiun pada Juli 2016 lalu, Badrodin tampil beda dengan jenggot putih di dagunya. Tubuhnya juga terlihat lebih kurus dibandingkan saat masih aktif di kepolisian.

"Kurusan karena memang olah raga rajin," ujar dia.

Badrodin mengaku tidak terlalu sibuk pasca pensiun. Kegiatannya sebagai Presiden Komisaris PT Waskita hanya memakan waktu seminggu sekali.

Badrodin justru banyak melakukan aktivitas di bidang sosial seperti melatih karate.

Ia merupakan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Karate-Do Nasional (Inkanas).

"Jadi kan bela diri itukan bukan sekedar keterampilan, ingin punya ketrampilan jurus jurus, tidak. Tetapi bagaimana membangun karakter itu melalui bela diri. Kan orang bela diri itu pasti sportif, dia mampu menguasai diri," ujar Badrodin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com