Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Dugaan Politik Uang di Banten, Polri Tunggu Verifikasi Panwas

Kompas.com - 16/02/2017, 13:05 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar meminta masyarakat segera melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada panitia pengawas.

Salah satu contohnya yaitu temuan dugaaan politik uang yang dilakukan salah satu pasangan calon di Banten.

Boy mengatakan, pihaknya tidak bisa langsung menangani secara hukum kasus tersebut.

"Kami perlu lihat hasil verifikasinya. Apakah berkaitan dengan timses salah satu calon," ujar Boy di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (16/2/2017).

Boy mengatakan, pengawas pemilu harus cermat melihat masalah tersebut. Jangan sampai kondisinya malah merugikan pihak yang tidak melakukannya.

Panwas harus terlebih dulu memaatikan bahwa politik uang yang ditemukan itu benar-benar dilakukan pasangan calon yang dituduhkan tersebut.

"Atau pihak yang sengaja seolah timses salah satu paslon, padahal niatnya menjatuhkan. Panwas punya otoritas di sana untuk menentukan," kata Boy.

Boy mengatakan, hasil penetapan panwas tersebut akan menjadi dasar untuk membuat laporan jika ditemukan indikasi pidana.

Sebelumnya, melalui video conference di kantor Kemendagri, Kapolda Banten Brigjen Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa pihaknya menemukan dugaan politik uang dalam Pilkada Banten yang berlangsung sebelum pemungutan suara berlangsung.

"Pelanggaran tadi malam. Ada satu kubu membagikan sembako dengan gambar salah satu paslon," kata Sigit, Rabu (15/2/2017).

(Baca: Ditemukan Pembagian Sembako Jelang Pemungutan Suara di Banten)

Sigit menuturkan, saat ini temuan tersebut sedang diproses oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Banten.

Selain sembako, Sigit menyebutkan, terjadi pembagian mukena di Kabupaten Lebak. Menurut Sigit, polisi masih belum bisa mengidentifikasi pelaku.

Kompas TV Dari Pilgub Banten, ketua tim pemenangan Rano Karno-Embay Mulya Syarief, Ahmad Basarah, optimistis suara untuk Rano-Embay akan unggul. Hal itu berdasarkan real count KPUD Banten dan tim hitung cepat PDIP-Nasdem, hingga Rabu sore (15/2). Menurut Basarah, dari hasil real count KPUD Banten, suara untuk Rano-Embay mencapai 59,1%. Unggul dari suara pasangan Wahidin Halim- Andika Hazrumy, yang sebesar 40,8%. Basarah menginstruksikan kepada seluruh tim pemenangan Rano-Embay untuk tetap mengikuti dan mengawal hasil hitung manual KPUD Banten. Ia pun menyatakan siap bertarung di Mahkamah Konstitusi, jika selisih suara dari hasil hitung manual KPU di bawah 1%.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com