JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Pol Rikwanto mengatakan, kondisi keamanan selama pencoblosan hingga pasca penghitungan suara Pilkada Serentak di 101 daerah berlangsung kondusif.
Namun demikian, polisi menemukan beberapa kejadian menonjol di sejumlah daerah.
"Ada 17 kejadian secara umum, rata-rata menyangkut KTP," ujar Rikwanto di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (15/2/2017) malam.
Rikwanto mengatakan, di beberapa daerah ditemukan ada sejumlah warga yang tak terdaftar di tempat pemungutan suara, tapi ingin mencoblos.
(Baca: Diprediksi Rawan, Pilkada Banten Berlangsung Aman)
Namun, berkat kesigapan Ketua Panitia Pemungutan Suara dibantu aparat keamanan, masalah tersebut tidak berbuntut pada keributan.
Kasus lainnya, ada juga surat suara yang tertukar. Begitu kotak suara dibuka, panitia tidak menemukan surat suara.
"Ternyata surat suaranya ada di TPS sebelah. Koordinasi dengan pihak KPU bisa diambil dan memang ada dan bisa dilaksanakan pemungutan suara dan pencoblosan," kata Rikwanto.
Di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, ditemukan adanya kekurangan surat suara di sejumlah TPS.
Namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) langsung menindaklanjuti laporan kekurangan itu dengan mendistribusikan surat suara tambahan.
Kesalahpahaman warga dengan panitia juga terjadi di Kabupaten Lembata.
KTP yang dibawa seorang warga tidak terdaftar dalam DPT, sehingga warga tersebut tidak diperbolehkan mencoblos.
Belakangan diketahui bahwa warga tersebut menggunakan KTP lama yang mencantumkan alamat lama.
"Jadi beda TPS karena beda alamat. Diberikan penjelasan dan diarahkan ke TPS yang bersangkutan," kata dia.
Di Nusa Tenggara Timur, ada seorang warga yang menyuruh temannya mencoblos satu pasangan calon dengan menggunakan identitas lain.