Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tjahjo Imbau Perhitungan Cepat Tak Dipublikasikan Saat Pemilihan Berlangsung

Kompas.com - 15/02/2017, 13:33 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengimbau kepada lembaga survei dan media massa untuk mematuhi aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait publikasi hasil perhitungan cepat (quick count) Pilkada 2017.

"Ya kita ikuti aja aturan KPU. Hitung cepat kan kalau sudah pukul 15.00," kata Tjahjo usai memenuhi hak suaranya di TPS 01, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Rabu (15/2/2017).

Tempat pemungutan suara (TPS) di 101 daerah Pilkada dibuka pada pukul 07.00 hingga pukul 13.00 waktu setempat.

Dalam jangka waktu itu, masyarakat yang masuk dapat daftar pemilih tetap (DPT) dapat menggunakan hak politiknya.

Sedangkan, bagi yang tidak masuk dalam DPT, KPU memberikan waktu masyarakat satu jam terakhir pada pukul 12.00 hingga 13.00. Syarat, membawa e-KTP atau surat keterangan.

Menurut Tjahjo, publikasi hasil perhitungan cepat saat pemungutan suara berlangsung dapat mempengaruhi preferensi masyarakat dalam memilih. "Jangan sampai memengaruhi masyarakat," ujar Tjahjo.

Komisioner KPU Ferry Rizky Kurniansyah mengatakan mengingatkan kepada masyarakat dan tim sukses pasangan calon bahwa hasil perhitungan cepat bukanlah hasil resmi.

Ia berharap masyarat dan tim sukses dapat menunggu hasil resmi yang dikeluarkan oleh KPU. Untuk mengetahui penghitungan suara secara real count, Ferry menuturkan, masyarakat dapat mengakses laman KPU di pilkada2017.kpu.go.id 

"Timses mohon menahan diri, hasilnya kan akan diumumkan. Kami juga akan melakukan proses real count dengan sistem informasi perhitungan suara," ujar Ferry.

Kompas TV Banyak pekerjaan rumah (PR) menanti Gubernur DKI Jakarta, siapapun yang terpilih. Masalah yang kompleks, salah satunya adalah di sektor ekonomi. Berikut pemaparan untuk kamu, sekelumit aspek ekonomi untuk Gubernur DKI Jakarta terpilih dalam Pilkada Serentak 2017.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com