Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Tahanan KPK "Kompak" Kenakan Rompi Oranye di TPS

Kompas.com - 15/02/2017, 11:54 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Memilih calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta adalah hak warga Jakarta yang memenuhi syarat untuk menggunakan hak suara.

Ini tak terkecuali bagi para tersangka yang merupakan tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pemungutan suara yang digelar pada Rabu (15/2/2017) juga dilakukan di Rumah Tahanan C1 di Gedung KPK Jakarta. Pemilihan kepala daerah diikuti tujuh tahanan laki-laki yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta.

Sekitar pukul 10.30, beberapa petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari Kecamatan Setiabudi dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) mendatangi Gedung KPK.

Petugas membawa beberapa peralatan, seperti kotak suara, bilik suara, dan beberapa peralatan pendukung lain.

Tiga buah meja diletakkan sebagai tempat pendaftaran, tempat mengambil suara, dan tempat untuk meletakkan tinta KPU. Dalam beberapa menit, halaman depan Rutan KPK "disulap" menjadi tempat pemungutan suara (TPS).

TPS ini merupakan bagian dari TPS 19 Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Setelah semua siap, mobil yang membawa para tahanan tiba di TPS. Satu per satu tahanan yang mengenakan rompi oranye turun dan bersiap memberikan suaranya.

Tahanan pertama yang melakukan pencoblosan adalah Country Director PT Eka Prima Ekspor Indonesia, Ramapanicker Rajamohanan Nair.

Tahanan kedua yang mencoblos adalah Direktur Utama PT Merial Esa yang menjadi tersangka kasus suap di Bakamla, Fahmi Darmawansyah. Berikutnya adalah karyawan PT Merial Esa, Muhammad Adami Okta.

Selanjutnya, tersangka penyuap hakim konstitusi Patrialis Akbar, Basuki Hariman. Setelah Basuki, giliran mantan anggota DPRD DKI Mohamad Sanusi.

Tahanan berikutnya yang melakukan pencoblosan adalah mantan anggota Komisi V DPR Andi Taufan Tiro.

Tahanan terakhir yang memberikan suaranya adalah Andi Zoelkarnaen Mallarangeng alias Choel Mallarangeng.

Choel merupakan tersangka dalam kasus korupsi proyek pembangunan, pengadaan, serta peningkatan sarana dan prasarana sekolah olahraga di Hambalang tahun 2010-2012.

Lihat videonya di bawah ini:

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com