Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla Akan "Nyoblos" di TPS 03 Kebayoran Baru Pukul 09.00 WIB

Kompas.com - 15/02/2017, 06:33 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla dijadwalkan menggunakan hak pilihnya pada Pilkada DKI Jakarta, Rabu (15/2/2017) pagi.

Menurut rencana, Wapres Kalla akan mencoblos di sekitar kediamannya yang berada di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan.

"(Pak Wapres) akan mengikuti pemungutan suara gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03, Kelurahan Pulo, Kecamatan, Kebayoran Baru," kata Asisten Deputi Komunikasi dan Informasi Publik Setwapres, Rusmin Nuryadin dalam pesan singkat, Rabu.

Kalla diperkirakan tiba di lokasi pencoblosan sekitar pukul 09.00 WIB. Istri Kalla, Mufidah Kalla, direncanakan juga akan mendampingi dalam pencoblosan itu.

Sementara itu, Juru Bicara Wapres, Hussain Abdullah, sebelumnya menuturkan bahwa Kalla berencana mengajak anak dan cucunya saat mencoblos nanti.

"Pak JK bawa cucu sebagai bentuk pendidikan politik sejak dini," kata Hussain di Kantor Wapres, Senin (13/2/2017).

(Baca juga: Pilkada DKI, Jokowi Bakal "Nyoblos" di TPS 4 Gambir)

Setelah mencoblos, Hussain menambahkan, Wapres dijadwalkan meninjau sejumlah TPS dan memantau jalannya hitung cepat atau quick count melalui layar televisi di kediamannya.

Namun, belum diketahui TPS mana saja yang akan ditinjau nantinya.

Pilkada serentak tahap kedua akan digelar pada 15 Februari 2017. Ada 101 daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan tersebut, terdiri atas 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota.

Ketujuh provinsi itu yakni Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat.

Kompas TV Komisi Pemilihan Umum Kendari, Sulawesi Tenggara mulai mendistribusikan logistik Pilkada untuk 10 kecamatan. Logistik KPU yang didistribusi berisi kebutuhan pilkada seperti kotak suara, kertas suara, tinta dan alat coblos.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com