Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Brand Power" Pariwisata Indonesia di Dunia Lemah

Kompas.com - 13/02/2017, 18:40 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kekuatan citra atau brand power pariwisata Indonesia di dunia internasional masih sangat lemah.

Demikian hasil survei PT TNS, perusahaan konsultan yang dipercaya pemerintah melakukan survei citra Indonesia di 16 negara penjuru dunia.

"Indonesia kurang diketahui banyak pengunjung internasional," ujar Tenaga Ahli Deputi III Kantor Staf Presiden Erik Sumartono saat memaparkan hasil survei, Senin (13/2/2017).

Berdasarkan wawancara kuantitatif pada 7.610 responden, 50 persen responden menyatakan pernah mendengar dan mengetahui banyak tentang Indonesia dan 50 persen responden menyatakan pernah mendengar namun hanya tahu sedikit tentang Indonesia.

Dari kelompok responden pertama, sebanyak 24 persennya menyatakan tidak pernah berkunjung ke Indonesia dan hanya 26 persen yang menyatakan pernah berkunjung ke Indonesia.

Dari kelompok responden yang menyatakan pernah berkunjung ke Indonesia, sebanyak 21 persen menyatakan tidak mengunjungi Indonesia secara rutin dan hanya 5 persen responden yang menyatakan mengunjungi Indonesia secara rutin.

"Dari pendapat responden itu, brand power paling kuat menurut para responden adalah Jepang, yakni dengan skor 14,8 persen dan Australia dengan skor 12,5 persen dan disusul Thailand dengan skor 9,4 persen. Indonesia berada pada skor 5,2 persen," ujar Erik.

Sejumlah faktor menjadi penyebab rendahnya brand power Indonesia di mata masyarakat dunia. Urutan pertama yakni aksesbilitas ke daerah wisata, disusul dengan keamanan dan stabilitas lingkungan dan kurang populer.

"Indonesia hanya dipandang kuat soal memberikan pengalaman yang berbeda dan unik dari pariwisata alam dan budaya serta orangnya yang ramah. Selain itu, Indonesia masih rata-rata dan lemah," ujar Erik.

(Baca: Deputi II KSP: Sentimen Anti-China Destruktif bagi Pariwisata)

Survei itu menyimpulkan beberapa hal. Salah satunya, pemerintah harus membangun perbedaan dari wisata di luar negeri.

 

Pemerintah disarankan mengolah aset pariwisatanya sehingga mampu memberikan pengalaman unik dan tak terlupakan kepada turis asing.

"Selain itu, penting pula menghilangkan sejumlah hambatan, yakni mewujudkan peraturan yang jelas dan konsisten, menciptakan situasi yang aman serta menjamin keselamatan turis hingga meningkatkan infrastruktur transportasi ke lokasi," ujar Erik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com