Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menag Berharap Rumah Ibadah Tak Jadi Sumber Pertikaian

Kompas.com - 10/02/2017, 15:54 WIB

PURWOKERTO, KOMPAS.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, keberadaan rumah ibadah harus betul-betul bisa dijaga dengan baik dan jangan menjadi sumber pertikaian dan perpecahan di antara masyarakat Indonesia yang majemuk.

"Rumah ibadah harus betul-betul terjaga sebagai tempat yang paling aman. Itu jaminan Tuhan," kata Lukman di Purwokerto, Jawa Tengah, Jumat (10/2/2017).

Menurut Lukman, Tuhan secara eksplisit mengatakan bahwa tempat yang paling aman di dunia ini adalah rumah Tuhan, sehingga keberadaannya harus betul-betul terjaga.

Ia mengatakan, hal itu menjadi semangat bagi pemerintah melalui Kementerian Agama untuk membuat suatu pedoman mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh disampaikan oleh khatib saat menyampaikan khotbah.

Meski begitu, yang menyusun pedoman itu para ulama, sedangkan pemerintah hanya memfasilitasi saja.

"Untuk sementara katakanlah pedoman bersama, itu yang untuk para khatib shalat Jumat, minimal apa yang boleh dan apa yang tidak boleh," kata Lukman.

Dia mencontohkan, jika ada pertanyaan bolehkah mengritisi dasar negara saat khotbah shalat Jumat, maka para ulama yang akan merumuskan jawabannya, bukan pemerintah. Lukman menegaskan, Kementerian Agama hanya memfasilitasi.

"Kami sekarang sedang bekerja ke arah sana yang pada akhirnya tentu nanti yang menentukan adalah para pemuka-pemuka agama," tutur Lukman.

"Nah, tentu ini tidak hanya khas umat Islam, umat beragama lain, rumah-rumah ibadah lain tentu juga akan dilakukan pengaturan yang kurang lebihnya sama," kata dia.

Ia mengatakan, inti dari pengaturan atau pembuatan pendoman bersama adalah bagaimana kesucian agama tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, sehingga menimbulkan gesekan di tengah masyarakat yang majemuk.

Oleh karena itu, dia menegaskan rumah ibadah harus betul-betul terjaga sebagai tempat yang paling aman.

Kendati demikian, sebagai seorang politikus, Lukman mengakui jika kemudian terjadi distorsi di tengah-tengah masyarakat karena suatu kebijakan pastilah ada pihak-pihak yang dirugikan dengan kebijakan itu.

"Tidak satu pun kebijakan yang bisa menyenangkan semua orang sebagaimana tidak ada kebijakan yang menyengsarakan semua orang," ujar Lukman.

"Hukum besinya, suatu keputusan, suatu kebijakan itu, pastilah ada pihak-pihak yang diuntungkan juga ada pihak-pihak yang dirugikan," kata politisi Partai Persatuan Pembangunan itu.

(Sumarwoto/ant)

Kompas TV Menag: Jangan Lakukan "Sweeping" dan Kekerasan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com