KPU Diminta Masukan Isu Lingkungan dalam Debat Kandidat Kepala Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah memasukkan isu keselamatan masyarakat dan lingkungan ke dalam materi debat calon kepala daerah.

Koordinator Jatam Nasional Merah Johansyah menyampaikan, hal ini penting karena salah satu inti dari pemilihan kepala daerah adalah menjawab persoalan di masyarakat, termasuk keberlangsungan hidup dan keselamatan lingkungan.

"Isu terkait keselamatan masyarakat dan lingkungan akibat industri pertambangan masih belum menjadi prioritas dalam debat para kandidat pilkada serentak. Padahal, sebagian besar wilayah Indonesia saat ini sudah menjadi komoditas pertambangan," ujar Merah dalam diskusi di bilangan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan (Jumat 10/2/2017).

Merah mengatakan, pihaknya mencatat bahwa saat ini ada sekira 10.936 Izin Usaha Pertambangan.

Dengan kata lain, sebanyak 44 persen dari seluruh dataran Indonesia saat ini sudah dikavling sebagai pertambangan batu bara dan migas.

(Baca: Masyarakat Diimbau Pilih Kepala Daerah yang Peduli Lingkungan)

Jumlah IUP tersebut berpotensi akan terus bertambah jika isu lingkungan tidak menjadi salah satu pembahasan penting bagi calon pemimpin daerah.

Padahal di sisi lain, dampak kerusakan lingkungan akibat pendirian industri tambang juga mengancam kehidupan manusia.

Seperti yang terjadi di Kepulauan Bangka Belitung sebagai wilayah yang penambangan terbesar, misalnya. Jatam mencatat sudah 61 orang tewas selama kegiatan pertambangan dilakukan.

Kemudian, saat ini ada sekitar 20.000 lubang pasca penambangan dilakukan. Masyarakat pun memanfaatkan air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang berasal dari lubang tambang.

Menurut Merah, pemimpin daerah dalam upaya meningkatkan ekonomi daerahnya tidak berorientasi pada industri pertambangan, tetapi fokus pada industri non-tambang seperti pertanian.

Sebab, industri pertambangan memberi dampak lingkungan yang sangat merusak. "Jadi sebenarnya kita sedang merayakan satu bentuk ekonomi bunuh diri," kata dia.

Sedianya, secara serentak pemilihan kepala daerah dilaksanakan pada 15 Februari 2017.

Ada 101 daerah yang akan menggelar pesta demokrasi tersebut. Rinciannya, 7 Provinsi akan menggelar Pilgub; 18 kota dan 76 kabupaten menggelar Pilkada.